REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL-- Pemerintah Turki akhirnya mencabut aturan pelarangan Twitter, pada Kamis (3/4). Pencabutan aturan tersebut akhirnya diputuskan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Turki sehari sebelumnya menyatakan, pelarangan Twitter itu melanggar kebebasan berekspresi warga. MK pun menyebut, pelarangan itu ilegal.
Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4), sebelumnya hingga Kamis malam, pemerintah Turki masih enggan mencabut pelarangan itu. Lantas, hal itu pun semakin menumbuhkan banyak kritik yang ditujukan kepada sang PM, Recep Tayyip Erdogan.
Berbagai kalangan menilai, kewenangan Erdogan pun kian otoriter. Rentang waktu yang diberikan pun memang sengaja untuk mengetahui, apakah Turki benar-benar akan mematuhi keputusan MK itu.
Atas dicabutnya pelarangan Twitter itu, banyak pula kalangan internasional yang menilai Erdogan bakal merasa terusik. Sebab pelarangan yang dibuat sebelumnya, memang sengaja dilakukan untuk menghentikan fitnah dan propaganda akan kepemimpinannya yang dituding berlaku korup.
Selain menyatakan bahwa pelarangan Twitter ilegal, MK pun menyatakan, keputusan pemerintah sebelumnya sangat lah sewenang-wenang. Pelarangan akses salah satu sosial media tersebut, jelas MK, merupakan pembatasan serius terhadap publik dalam mengakses informasi. Pelarangan Twitter juga melanggar kebebasan individu.
Mendengar putusan MK Turki itu, Erdogan pun angkat bicara. Ia mengatakan, dirinya di minggu ini memang harus mematuhi keputusan pengadilan tertinggi itu, untuk membuka pemblokiran Twitter. Namun, ia bersikeras tak mau menghormatinya.
''Saya tak harus menghormati hal itu. Saya tidak menghormatinya,'' kata Erdogan, Jumat (4/4), merespons putusan MK Turki, seperti dikutip dari AP, Jumat.
Ia mengungkapkan, bahwa MK dan pengadilan hanya lah sebagai alat pelindung bagi pengaruh asing di Turki. Twitter pun, tegasnya, merupakan 'produk kuat' buatan perusahaan Amerika. ''Seluruh nilai-nilai moral kita saat ini tengah disisihkan,'' ungkapnya.
Sebelumnya, sejak kurang lebih dua minggu lalu, Turki telah memblokir akses bagi warganya untuk menggunakan Twitter. Di Turki, Twitter telah diblokir sejak Kamis (20/3). Awal mula pelarangan yang disuarakan Erdogan itu, menyusul terbukanya praktik dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi Turki.
Atas hal itu, Erdogan bersumpah, akan melakukan upaya yang mampu menyetop akses penggunaan Twitter di Turki. Ia pun bersumpah akan membasmi tuntas penggunaan berbagai sosial media buatan asing itu. Namun, langkah yang dibuat Erdogan itu tak serta merta mendiamkan publik Turki. Banyak pengguna Twitter yang berbondong-bondong memprotes pelarangan tersebut dan membawanya hingga ke MK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
