Senin 07 Apr 2014 09:22 WIB

Ada Unjuk Rasa, Kiev Salahkan Putin

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Pro-Ukrainian supporters raise their hands to symbolise a referendum and remember the victims of violence in recent protests in Kiev as they take part in a rally in Simferopol March 9, 2014.
Foto: Reuters/Thomas Peter
Pro-Ukrainian supporters raise their hands to symbolise a referendum and remember the victims of violence in recent protests in Kiev as they take part in a rally in Simferopol March 9, 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ribuan orang pendukung Rusia melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Ukraina. Mereka pun menduduki sejumlah gedung pemerintahan dengan mengibarkan bendera Rusia.

Aksi ini memicu tuduhan dari pendukung Eropa bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berada di balik unjuk rasa ini. Menteri Dalam Negeri Ukraina, Arsen Avakov menyerukan agar ketertiban di timur kota Ukraina dilakukan tanpa menggunakan kekerasan.

Selain itu, dilansir dari Reuters, ia juga menuduh mantan Presiden terguling Ukraina, Viktor Yanukovych yang memiliki massa di Donetsk telah berkonspirasi dengan Putin untuk meningkatkan ketegangan.

"Putin dan Yanukovych memerintahkan dan membayar para separatis untuk melakukan aksi demonstrasi di wilayah timur. Para pengunjuk rasa tidaklah banyak, namun mereka sangat agresif," kata Avakov dalam pernyataannya melalui akun Facebook.

Lanjutnya, situasi akan dikendalikan tanpa ada pertumpahan darah. "Namun, tak satu pun yang akan mentolerir adanya tindakan provokator yang melanggar hukum," lanjutnya. 

Sementara itu, Presiden Oleksander Turchinov menyerukan diadakannya rapat darurat para kepala keamanan di Kiev. Ia pun memegang kendali atas situasi di wilayah tersebut.

Aksi demonstrasi terjadi di Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv yang berada di dekat perbatasan Rusia. Mereka menuntut digelarnya referendum seperti yang dilakukan oleh Crimea.

Banyak warga yang berbahasa Rusia di wilayah timur Ukraina, dan akhir-akhir ini ketegangan semakin meningkat sejak Yanukovych terguling dari pemerintahannya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement