REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemimpin partai National Front di Prancis, Marine Le Pen, menyalahkan Uni Eropa karena dinilai memicu Perang Dingin baru dengan Rusia, demikian media Moskow melaporkan pada Sabtu (12/4).
Hubungan Eropa dengan Rusia saat ini berada di titik terendah selama beberapa dekade terakhir setelah aneksasi Krimea memicu Uni Eropa untuk menerapkan sanksi pembekuan aset kekayaan terhadap sejumlah pejabat dan legislator Rusia.
Le Pen menilai bahwa pihak yang bersalah dalam ketegangan tersebut adalah Uni Eropa karena menawarkan bantuan terhadap Ukraina--sebuah kebijakan yang sejak awal ditentang Rusia.
"Saya terkejut Perang Dingin baru dengan Rusia ini dinyatakan di Uni Eropa," kata Le Pen saat bertemu dengan ketua majelis rendah Rusia, Sergei Naryshkin.
"Hal itu tidak sesuai dengan hubungan akrab yang selama ini terjalin ataupun dengan kepentingan negara-negara Eropa di Rusia. (Memburuknya hubungan) akan merugikan semua pihak," kata Le Pen sebagaimana dikutip dari kantor berita Interfax.
Komentar Le Pen tersebut senada dengan pernyataan tokoh politik Austria Heinz-Christian Strache yang secara terbuka memihak kepada Putin dan mengecam sanksi Uni Eropa. Tokoh Belanda Geert Wilder juga mengatakan bahwa Uni Eropa adalah pihak yang pertama kali membuat kesalahan.
Cara Eropa menangani krisis Ukraina akan menjadi isu penting menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada Mei mendatang.
Hasil sejumlah Jajak pendapat menunjukkan bahwa partai-partai garis kanan yang menjadi pengkritik kebijakan Uni Eropa atas Rusia akan meraih banyak suara. Sementara di Prancis, National Front juga diperkirakan akan menjadi pemenang.
Saat bertemu dengan Le Pen, Naryshkin menekankan pentingnya hubungan Rusia dengan Prancis. Namun relasi kedua negara dinilai menjadi tegang karena adanya sentimen "anti-Rusia" yang disebarkan oleh sejumlah negara Eropa.
Amerika Serikat dan Uni Eropa sendiri mengancam akan menerapkan sejumlah sanksi tambahan yang dapat berdampak buruk terhadap seluruh sektor ekonomi Rusia jika krisis Ukraina semakin memanas.
Sementara itu sejumlah kelompok pro Rusia di wilayah timur Ukraina telah berhasil menduduki sejumlah gedung pemerintah di tiga kota. Sejumlah pejabat Kiev mengatakan peristiwa tersebut dapat memicu pasukan Rusia masuk ke wilayah Ukraina untuk melindungi kelompok pro Moskow.
Menanggapi situasi tersebut, Le Pen mengatakan bahwa wilayah timur Ukraina seharusnya diberi wewenang otonomi lebih dari Kiev.
"Gagasan federalisme akan memberi wilayah tersebut otonomi yang lebih luas. Mereka juga dapat menentukan kehendaknya secara lebih bebas," kata Le Pen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika