REPUBLIKA.CO.ID, KIEV --Parlemen Ukraina menyetujui undang-undang yang menyatakan Krimea dan kota Sevastopol sebagai "wilayah yang diduduki sementara." Dokumen itu mendefinisikan "untuk sementara wilayah yang diduduki itu adalah Krimea dan Sevastopol, serta wilayah udara dan perairan teritorial mereka, termasuk dasar laut dan sumber dayanya.

Undang-undang tersebut disahkan oleh 228 orang, dua lebih dari minimum yang diperlukan untuk mengirimkannya ke ketua parlemen Ukraina dan Presiden sementara Olexander Turchynov, yang akan menandatangani menjadi undang-undang.

Para anggota parlemen menolak untuk mendukung hukuman pidana bagi apa yang disebut kolaborasi, tuntutan utama oleh kaum radikal, yang didefinisikan sebagai kerja sama yang disengaja dalam bentuk apapun dengan negara yang diduduki atau wakilnya dengan melanggar kepentingan negara Ukraina.

Undang-undang itu mengatakan, "wilayah sementara yang diduduki" merupakan bagian integral dari Ukraina dan tunduk pada hukum Ukraina, sementara menempatkan tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di sana pada Rusia.

Para anggota parlemen juga mengatakan bahwa Moskow harus membayar kompensasi atas semua kerusakan material yang disebabkan oleh penyerapan Krimea ke Rusia. Undang-undang mengusulkan penambahan hukuman hingga tiga tahun penjara dengan KUHP Ukraina karena melanggar aturan masuk ke wilayah itu.

Republik Krimea dan kota Sevastopol, yang memiliki status khusus di kawasan itu, ditambahkan sebagai subyek federal ke-84 dan ke-85 Federasi Rusia setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit yang menuntaskan reunifikasi bulan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika