REPUBLIKA.CO.ID, MARIUPOL-- Pasukan pemerintah Ukraina kembali merebut kota pelabuhan Mariupol dari tangan separatis pendukung Rusia. Para pemberontak yang telah menduduki gedung bangunan pada pekan lalu dilaporkan telah meninggalkan gedung pada Rabu pagi.
Namun, hingga kini masih belum diketahui alasan mereka meninggalkan gedung. Dilansir dari BBC, massa pendukung Rusia telah menduduki gedung pemerintahan di sejumlah kota di Ukraina timur selama beberapa pekan ini.
Sementara itu, menurut kantor berita Rusia Interfax yang mengutip para militan pendukung Rusia menyebutkan bahwa pasukan pemerintah telah mengambil alih Mariupol. “Tak terdengar suara tembakan. Semua anggota militan telah meninggalkan gedung,” katanya.
Lanjutnya, pasukan pemerintah telah mulai membuka barikade di alun-alun menggunakan bulldozer. Bentrokan antara pasukan Ukraina dan militan pendukung Rusia juga dilaporkan terjadi di Sloviansk pada Rabu pagi.
Dilansir dari Rusia Today, kota tersebut dikepung oleh pasukan pendukung Rusia. Bentrokan terjadi ketika militan pendukung Rusia berusaha untuk mengambil alih menara televisi dan sejumlah pos pengawasan yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Kiev.
Komandan oparasi Kiev, Dmitry Tymchuk, mengatakan sejumlah orang berusaha menerobos blokade pada pagi hari namun gagal. Bentrokan di Slovyansk ini terjadi setelah terjadinya baku tembak dan ledakan di perbatasan kota tersebut.
Pemerintah Kiev pun berulang kali melontarkan tuduhannya kepada Rusia karena telah membantu para pemberontak. Untuk memulihkan keadaan, Kiev mengirimkan pasukannya ke wilayah tersebut dalam operasi anti-teror.
Selain itu, Ukraina telah menolak tuntutan para aktivis yang mendesak ingin mendapatkan otonomi yang lebih luas di wilayah Ukraina timur. Pihaknya pun mengkhawatirkan negaranya akan terpecah belah atau akan dicaplok kembali oleh Rusia.
Para separatis di Donetsk juga telah mengklaim wilayahnya sebagai Republik Rakyat dan tengah mempersiapkan untuk menggelar referendum kemerdekaan pada Minggu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut upaya tersebut sebagai langkah illegal untuk memecah belah Ukraina.
Pemilu presiden Ukraina rencananya akan digelar pada 25 Mei. Ukriana pun mengaku siap untuk melakukan perundingan internasional lagi di Jenewa selama Moscow mendukung pemilu Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika