REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Sekitar 100 orang berdemonstrasi di pusat kota Bangkok, ibu kota Thailand, Sabtu, menentang kudeta yang dideklarasikan oleh Angkatan Bersenjata Thailand. Ini adalah protes kedua melawan kudeta sejak deklarasi militer.
Mereka berkumpul pada pukul 11.00 waktu setempat dengan banyak memegang spanduk bertuliskan "Tidak ada kudeta," "Thailand Bebas."Pasukan militer dan kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan.
Mereka mencoba untuk mengusir para pengunjuk rasa dan konfrontasi fisik terjadi, tetapi tidak ada yang terluka. Setelah perundingan antara perwakilan pengunjuk rasa dan militer, demonstrasi dibatasi dalam tempo dua jam.
Sementara itu, beberapa orang berjalan melalui mereka untuk mengekspresikan dukungan mereka kepada pasukan, yang mengarah ke konfrontasi singkat.
Mereka kemudian dikawal pergi oleh polisi.
"Berdasarkan pasal 8 dan 11 Undang-Undang Darurat Militer, Perdamaian Nasional dan Dewan Pemeliharaan Ketertiban melarang pertemuan lebih dari lima orang untuk tujuan politik," kata pengumuman militer Jumat.
"Siapapun yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan hukuman satu tahun penjara, denda 10.000 baht, atau kedua-duanya."
Panglima militer Thailand mengumumkan dalam pidato televisi kepada bangsanya Kamis bahwa angkatan bersenjata merebut kekuasaan setelah berbulan-bulan kekacauan politik yang mematikan.
"Agar negara kembali normal dengan cepat, Komite Penjaga Perdamaian Nasional terdiri dari Angkatan bersenjata Thailand, Angkatan Darat, Angkatan Udara Kerajaan dan kepolisian perlu merebut kekuasaan pada 22 Mei pada pukul 16.30 waktu setempat," kata kepala militer, Jenderak Prayut Chan-O-Cha.
Panglima, yang memberlakukan darurat militer pada Selasa, mengatakan kudeta diperlukan untuk mencegah konflik yang semakin tinggi.
"Semua warga Thailand harus tetap tenang dan pejabat pemerintah harus bekerja seperti biasa," tambahnya.
Langkah itu muncul setelah pembicaraan yang diselenggarakan militer antara para pesaing politik di kerajaan ternyata gagal untuk mencapai kompromi guna mengakhiri hampir tujuh bulan protes massa di jalan-jalan Bangkok.
Pemimpin kudeta menyatakan sebagai pejabat perdana menteri, sedangkan perdana menteri Yingluck Shinawatra, beberapa anggota kabinet dan perdana menteri sementara Niwatthamrong Boonsongpaisarn ditahan militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
