REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD-- Pejuang garis keras menguasai kota yang merupakan wilayah bagi empat ladang gas alam di Irak, Kamis. Penguasaan itu merupakan keberhasilan baru gerilyawan Sunni, yang dengan cepat merebut kawasan luas di bagian utara dan barat ibu kota Irak tersebut.
Kepresidenan Irak menyatakan sidang parlemen akan diadakan 1 Juli, langkah pertama untuk membentuk pemerintahan baru yang masyarakat internasional harapkan akan cukup inklusif menghadapi kekacauan di negeri itu.
Ofensif yang berlangsung relatif cepat itu menyebabkan jatuhnya Mansouriyat al-Jabal, tempat ladang-ladang minyak yang di antaranya milik asing beroperasi, kata pasukan keamanan. Pertempuran mengancam memecah negara itu dua setengah tahun setelah akhir pendudukan Amerika Serikat.
Para gerilyawan, dipimpin oleh Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL) tetapi juga termasuk kelompok-kelompok Sunni lainnya, menyalahkan Perdana Menteri Nuri al-Maliki karena meminggirkan pengikut aliran Sunni itu selama delapan tahun berkuasa dan dia sedang berjuang untuk mempertahankan jabatannya.
Tiga bulan setelah pemilihan, berbagai kalangan di dalam negeri dan internasional menyerukan proses pembentukan pemerintah segera dimulai, termasuk pemuka Syiah Ayatullah Ali al-Sistani yang sangat berpengaruh di Irak.
Kepresidenan itu menegeluarkan dekrit Kamis untuk mengadakan sidang parlemen 1 Juli, televisi negara melaporkan. Parlemen kemudian akan memiliki waktu 30 hari untuk memilih presidenb dan 15 hari setelah itu memilih seorang perdana menteri walaupun proses itu telah ditunda di masa lalu, memerlukan waktu sembilan bulan untuk memproses pemerintahan itu terbentuk pada 2010.
Maliki telah menolak seruan sebagian besar dari tokoh-tokoh agama dan politisi Sunni, sebagian yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang memerangi Maliki, demi suatu "pemerintahan penyelamatan nasional" yang akan memilih tokoh-tokoh untuk memimpin negara itu dan, tanpa melalui pemilihan.
Tokoh agama Syiah Irak Moqtada al-Sadr, musuh Maliki, menyerukan semua warga Irak mengutuk pemberontakan pengikut Sunni dan berada di belakang tentara tetapi mengatakan bahwa satu pemerintahan baru diperlukan "dengan wajah-wajah dari semua spektrum dan menjauhkan diri dari kuota berdasarkan aliran."
Ikuti Whatsapp Channel Republika