REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi mengatakan bahwa dia telah mengambil alih kekuasaan karena perbendaharaan negara hampir kosong. Hal itu diungkap al-Kadhimi dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Baghdad Today, Selasa.

"Ketika saya mengambil alih tanggung jawab, saya menemukan kas negara yang hampir kosong dan situasi yang tidak dapat diperbaiki setelah 17 tahun perubahan," katanya.

"Kedaulatan kita terus-menerus kurang, dilanggar dan diragukan," lanjut dia.

Perdana menteri mengatakan krisis menelan seluruh lembaga negara dan menghambat kebangkitan ekonomi. "Masa lalu tidak melihat [upaya] untuk meningkatkan sektor-sektor vital seperti industri, investasi, swasembada pangan, dan lainnya," ujar dia.

Al-Kadhimi meminta semua blok politik di parlemen Irak untuk mendukung pemerintah barunya dengan memberikan suara untuk menyetujui kandidat untuk jabatan yang kosong. Awal bulan ini, parlemen Irak memberikan suara kepercayaan kepada al-Kadhimi dan kabinet parsialnya untuk melanjutkan pemerintahan Adel Abdul-Mahdi yang mengundurkan diri.

Irak telah diguncang oleh masalah ekonomi, politik, dan keamanan sejak invasi Amerika Serikat pada 2003, munculnya kelompok teroris Daesh/ISIS, dan kebangkitan milisi pro-Iran di negara itu. Protes massa pecah di seluruh bagian Irak pada Oktober untuk menuntut kondisi kehidupan yang lebih baik dan memerangi korupsi yang mengakar.

Menurut kelompok hak asasi Amnesty International, gelombang protes menewaskan sedikitnya 600 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika