REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD-- Para pemimpin tinggi Kurdi menyerukan parlemen regional untuk melaksanakan referendum kemerdekaan. Referendum ini pun akan memecah persatuan Irak.
Meskipun begitu, langkah Kurdi ini juga mendapat tentangan dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Turki, dan Iran. Presiden Pemerintah Regional Kurdistan, Massoud Barzani, mengatakan parlemen akan membentuk komisi pemilihan untuk mempercepat dan mempersiapkan referendum pemisahan diri.
“Kami akan berada di posisi yang lebih baik dan kami akan memiliki senjata yang lebih baik. Tetapi bagaimana kami akan melakukan hal ini? Langkah apa saja yang harus kami tempuh? Untuk masalah ini, anda harus mempelajari masalah tersebut dan memutuskan sejumlah langkah. Ini adalah waktunya bagi kami untuk memutuskan pemisahan diri dan tidak menunggu orang lain,” katanya.
Para pemimpin Kurdi telah mengancam akan memisahkan diri selama bertahun-tahun. Para pejuang Kurdi pun hingga saat ini telah menguasai wilayah sengketa di Kirkuk, wilayah yang kaya akan minyak. Para pemimpin Kurdi mengatakan mereka hanya ingin melindungi wilayahnya dari serangan pemberontak ISIL.
“Irak telah terbagi. Ini realita,” kata kepala staff untuk Barzani. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jen Psaki mengatakan Irak yang bersatu akan menjadi Irak yang lebih kuat.