REPUBLIKA.CO.ID,  MOSKOW -- Kremlin mengatakan, telah mengakui hasil pemilihan umum yang digelar pemberontak di timur Ukraina. Pemilihan ini, menurut Kremlin, akan membantu membangun kembali kehidupan normal di wilayah tersebut.

Dilansir dari Aljazriah, pemberontak pro-Moskow Ahad (2/11), menggelar pemilihan pemimpin untuk dua wilayah yakni Donetsk dan Luhansk. Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut pemilu sebagai sebuah lelucon. "Kami menghormati ekspresi kehendak warga timur (Ukraina)," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

Menurut pernyataan, mereka yang terpilih telah menerima mandat untuk menyelesaikan masalah demi mengembalikan kehidupan normal.

Sementara Uni Eropa sebaliknya, mereka menyebut pemilu yang diselenggarakan pemberontak ilegal. Menurut Uni Eropa hasil pemilu tak akan diakui dan ini menjadi rintangan baru bagi tercapainya resolusi konflik. "Saya menanggapi pemilihan hari ini, hambatan baru menuju perdamaian di Ukraina," kata Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

Mogherini mengatakan, pemungutan suara bertentangang dengan isi dan semangat gencatan senjata. September lalu, pemberontak dan pemerintah Ukraina telah menyepakati gencatan senjata. Menurut perjanjian Minsk, pemilu di daerah pemberontak akan digelar dibawah kendali hukum Ukraina. Dan baru akan digelar Desember mendatang.

Namun pemberontak menolak, dan ingin mengatur sendiri pemilu mereka. Terlebih pada 26 Oktober lalu, Ukraina baru saja menggelar pemilihan nasional.

Pemilihan suara Ahad lalu di Donetsk dimenangkan oleh Alexander Zakharchenko, pemimpin Republik Rakyat Donetsk sebelumnya. Ia mengklaim meraih 81,37 suara dari pemilihan kontroversial tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika