REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat, Rabu bersikeras Ukraina memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya, tetapi juga menyuarakan harapan gencatan senjata yang rapuh terus berlangsung, saat Kiev siap untuk pertempuran baru di timur.
Washington juga memperbarui peringatan bahwa pihaknya siap untuk bekerja dengan sekutu-sekutunya di Eropa untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan separatis pro-Moskow di Ukraina timur jika tidak ada resolusi terhadap beberapa bulan pergolakan.
"Apa yang kita lihat adalah ... berkelanjutan, terus menerus, pelanggaran terang-terangan atas protokol Minsk oleh Rusia dan rekan-rekannya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki, mengacu pada kesepakatan 5 September yang meletakkan gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di timur.
Dua bulan gencatan senjata telah menghentikan banyak pertempuran di garis depan, tetapi tidak pada penembakan di daerah-daerah titik-nyala strategis.
Amerika Serikat dan NATO telah memperingatkan pekan ini bahwa rombongan Rusia yang memasok tank, tentara dan senjata bergerak ke wilayah Ukraina timur melanggar kesepakatan Minsk.
"Preferensi kami akan melihat gencatan senjata terus berlanjut," dia menekankan, dan menambahkan "tetapi kasus bahwa Ukraina memiliki hak untuk membela diri atas wilayahnya. "
Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang ketegangan di Ukraina timur, Kanselir Jerman Angela Merkel Selasa mengesampingkan menjatuhkan sanksi baru terhadap Moskow.
Tetapi dia mengatakan Uni Eropa sedang mempertimbangkan menambahkan separatis pro-Rusia daftar sanksi yang ada dikenakan pada Moskow.
Psaki menyarankan, Washington juga bekerja sepanjang garis yang mengatakan Uni Eropa dan AS melihat "bagaimana kita bersama-sama dapat membebankan biaya lebih pada Rusia untuk perilakunya yang tidak dapat diterima."
"Kami dan sekutu dan mitra kami akan siap untuk memperluas dan memperdalam sanksi-sanksi yang ada," katanya kepada wartawan.
"Setiap tindakan agresif tambahan, meningkatkan fokus dan meningkatkan tingkat diskusi kita."
Ikuti Whatsapp Channel Republika