REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok hak asasi manusia mengatakan masyarakat dunia ikut bertanggung jawab atas situasi terburuk yang dialami warga sipil dalam konflik Suriah. Puluhan kelompok HAM jug dinilai gagal mengatasi bencana kemanusiaan yang berkembang.

Dalam sebuah laporan yang berjudul "Gagal (di) Suriah", 21 organisasi hak asasi manusia mengkritik negara-negara kekuatan dunia karena tidak melaksanakan serangkaian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa terkait krisis itu.

Tiga resolusi yang diadopsi pada 2014 mendesak pelaku bersenjata di Suriah melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat pertempuran dan mengamankan akses yang lebih besar ke bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga Suriah.

"Namun, resolusi, dan harapan yang mereka berikan telah lama tidak berfungsi bagi warga sipil Suriah. Mereka telah diabaikan atau dirusak oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, negara-negara anggota PBB lainnya dan bahkan oleh anggota (Dewan Keamanan) itu sendiri," menurut laporan itu, Kamis (12/3).

Tahun lalu adalah tahun paling mematikan dalam konflik. Sedikitnya 76 ribu orang tewas dari total lebih dari 210 ribu sejak dimulainya konflik pada 15 Maret 2011.

Sekalipun telah memasuki tahun kelima, tidak tampak tanda-tanda konflik akan berakhir.

"Ini adalah pengkhianatan pada cita-cita kita, karena kita tidak seharusnya membiarkan orang menderita dan tewas pada 2015," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia Jan Egeland yang memberikan kontribusi dalam laporan itu.

Organisasi itu mengkritik pemberontak dan pasukan rezim yang tanpa pandang bulu menarget infrastruktur sipil, termasuk sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan, dan membatasi akses ke warga sipil yang membutuhkan.

Lebih dari 11,2 juta warga Suriah mengungsi akibat konflik. PBB menyebutnya sebagai krisis pengungsi terburuk dalam 20 tahun terakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika