REPUBLIKA.CO.ID, MANILA-- Filipina menuding penjaga pantai Cina telah merampok nelayan Filipina di bawah todongan senjata saat munculnya sejumlah konfrontasi di sebuah beting kawasan sengketa di Laut Cina Selatan, Kamis (23/4).
Nelayan di atas tiga kapal, dengan tanda penjaga pantai Cina yang tertera jelas, masuk ke dua kapal nelayan Filipina di beting Scarborough pada 11 April, kemudian mengambil hasil tangkapan para awak, kata biro perikanan Filipina.
Dalam satu kejadian, para nelayan Filipina "diancam dan ditodong dengan pistol sebelum petugas Cina mengambil paksa ikan-ikan mereka," demikian laporan biro tersebut yang dikirimkan AFP mengenai salah satu insiden.
Orang-orang bersenjata juga menghancurkan peralatan nelayan Filipina, kata laporan itu. Kedua kapal itu merupakan bagian dari 20 kapal Filipina yang tengah dalam satu ekspedisi ke beting Scarborough, kawasan kaya ikan di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, katanya.
Sepekan kemudian, tiga kapal penjaga pantai Cina menembakkan meriam air ke arah sebuah kapal nelayan Filipina, melukai setidaknya tiga awak dan menghancurkan jendela kaca kapal, kata biro tersebut dalam laporan terpisah.
"Ini tidak bisa diterima karena area tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusif kami," kata kepala biro perikanan Filipina Asis Perez kepada AFP.
"Tidak ada negara yang berhak menghentikan nelayan kami untuk melakukan pekerjaan mereka. Itu melanggar hukum internasional."
Ditanya mengenai insiden pada Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Charles Jose mengatakan pemerintah akan mengajukan nota protes diplomatik. Beting Scarborough terletak sekitar 220 km di luar Luzon, pulau utama Filipina, dan 650 km dari Pulau Hainan, daratan besar Cina terdekat.
Cina mengambil kendali atas beting itu menyusul ketegangan antara kapal patroli maritim Cina dengan angkatan laut Filipina pada 2012. Sejak saat itu, kapal penjaga pantai Cina yang bersenjata melakukan patroli di beting tersebut, membatasi akses bagi kapal-kapal nelayan Filipina, kata Manila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika