REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR-- Tindakan Beijing mereklamasi dan membangun landasan pacu di atas wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, berpotensi membahayakan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan, demikian pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pada Senin (27/4).

Pernyataan yang akan disampaikan dalam acara penutupan pertemuan puncak ASEAN di Kuala Lumpur itu menyatakan kekhawatiran serius atas pembangunan pulau buatan di wilayah yang kepemilikannya masih berstatus sengketa.

"Kami juga merasakan kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumah pemimpin mengenai reklamasi yang tengah dilakukan di Laut Cina Selatan. Tindakan tersebut merusak kepercayaan dan berpotensi membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas," tulis pernyataan oleh tuan rumah pertemuan puncak ASEAN, Malaysia.

Laut Cina Selatan adalah kawasan yang kaya akan cadangan energi dan perikanan, serta secara geografis penting bagi perdagangan dunia. Selain Cina, wilayah itu juga diklaim oleh sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Beijing sendiri mengatakan bahwa hampir seluruh kawasan tersebut merupakan wilayah laut Cina. Pada awal bulan ini, sejumlah foto satelit menunjukkan armada kapal Cina membawa pasir di wilayah yang dikenal dengan nama Mischief Reef, di sekitar Kepulauan Spratly.

Sejumlah foto lain menggambarkan landasan pacu dan pelabuhan kapal tengah dibangun di wilayah Fiery Cross, juga berada di sekitar Kepulauan Spratly. Pada tahun lalu, wilayah itu masih berupa batu-batu karang saat pembangunan baru dimulai.

Menurut sejumlah analis pertahanan, Cina juga melakukan hal yang sama di sejumlah tempat lain. Di sisi lain, pernyataan penutup dari Malaysia--yang pada tahun ini menjadi ketua ASEAN--menginstruksikan kepada para menteri luar negeri anggota untuk segera menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme dialog antara ASEAN dengan Cina.

Meski demikian, pernyataan tersebut masih jauh dari desakan Filipina yang meminta agar ASEAN berdiri tegak di hadapan Beijing dan menuntut negara tersebut menghentikan reklamasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika