REPUBLIKA.CO.ID, PHNOMPENH- Kamboja menyatakan dukungannya terhadap sikap Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan, Kamis, dan berpendapat bahwa masalah wilayah itu selayaknya ditangani di antara pihak bersengketa dan tidak melibatkan kelompok kawasan ASEAN.

"Pengakuan wilayah di Laut Cina Selatan mesti diselesaikan oleh negara terlibat," kata Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Soeung Rathchavy setelah pertemuan tertutup itu.

"ASEAN tidak dapat menyelesaikan sengketa ini. Kita bukan institusi hukum, pengadilanlah yang menentukan siapa yang benar dan siapa salah".

Cina mengklaim 90 persen wilayah perairan strategis itu dan sejak lama mengatakan ASEAN bukanlah pihak dalam sengketa, dan konflik yang terjadi seharusnya diselesaikan secara bilateral. Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia memiliki klaim masing-masing atas wilayah perairan tersebut.

Pertemuan tersebut merupakan langkah paling terang-terangan Kamboja dalam isu tersebut, sejak perselisihan dalam pemilihan kata-kata di satu paragraf terkait ketegangan maritim, saat penyusunan draf komunike pada pertemuan puncak 2012.

Kamboja yang saat itu menjadi Ketua ASEAN, dituding menyebabkan keretakan dalam blok beranggotakan 10 negara itu, karena penolakannya untuk bersikap terkait aksi Cina di Laut Cina Selatan. Sehingga menyebabkan tidak dikeluarkannya komunike seperti biasa di akhir KTT, untuk pertama kalinya sejak lahirnya ASEAN pada 1967.

Cina memberikan dukungan militer dan ekonomi bagi Kamboja, sekutu terdekatnya di Asia Tenggara, namun membantah telah mempengaruhi aksi-aksinya dalam ASEAN. Beberapa komentator mengatakan Cina memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan Kamboja sebagai veto dalam kelompok negara yang berasaskan konsensus tersebut.

Proyek reklamasi Cina di Laut Cina Selatan mendominasi KTT ASEAN terakhir di Malaysia pekan lalu, dan komunike yang dihasilkan menekankan bahwa aktivitas semacam itu telah menggerus kepercayaan dan keyakinan meskipun komunike itu tidak menyebutkan Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika