REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pembina Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Zainudin Paru mengatakan, sampai hari ini masih ada ribuan etnis Rohingya yang diusir dari Myanmar dan memasuki wilayah Malaysia dan Indonesia.

Seolah peristiwa ini lolos dari pantauan aktivis HAM dan perdamaian yang ada di Myanmar.

"Disana ada Aung San Suu Kyi, seorang aktivis demokrasi dan HAM. Seharusnya dia tidak mendiamkan persoalan ini, apalagi sudah mendapatkan nobel perdamaian," ujar Zainuddin, Ahad (17/5).

Menurutnya, sebagai penerima Nobel Perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban moral untuk mengupayakan perdamaian. "Ia seharusnya melakukan intervensi kemanusian dan penyelesaian konflik secara benar apalagi krisis kemanusiaan itu ada didepan matanya dan di wilayah kekuasaanya."

Sebenarnya, terang Zainuddin, Suu Kyi memiliki modal politik dan sosial yang cukup untuk membahas persoalan etnis Rohingya. "Suu kyi merupakan anggota parlemen dan pemimpin oposisi, itu modal yang cukup untuk mengimplementasikan visi politik rekonsiliasi nasional termasuk mengatasi persoalan Rohingya."

Tidak adanya upaya Suu Kyi untuk menyuarakan hak etnis Rohingya, ujar dia, membuat publik mempertanyakan kredibilitasnya sebagai penerima nobel perdamaian.

"Bila Suu Kyi hanya diam, maka ia tak pantas mendapatkan nobel perdamaian tersebut sehingga sudah selaiknya nobel itu dicabut karena ia tak memiliki visi perdamaian dan kemanusiaan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika