REPUBLIKA.CO.ID, LAGOS -- Presiden baru Nigeria Muhammadu Buhari mengatakan sistem hukum Nigeria membutuhkan reformasi kritis, terutama dalam menangani korupsi.
Dilansir dari Xinhua, Sabtu (30/5), Buhari menyatakan hal tersebut dalam pidato pelantikannya, Jumat (29/5) di Abuja.
Dia menekankan pentingnya mengatasi kejahatan keuangan serius segera dan menindak petugas yang melakukannya. Menurutnya, secara konstitusional ada batas untuk kekuatan masing-masing dari tiga tingkatan pemerintah tetapi Pemerintah Federal tidak akan berpangku tangan dan mengabaikan apa yang terjadi di tingkatan lainnya.
Ekonomi Nigeria berada dalam masalah serius karena penipisan cadangan devisa, penurunan harga minyak, kebocoran dan utang. Ia mencatat pemecahan masalah ini akan memerlukan pengelolaan sumber daya yang cermat.
Buhari juga diminta dukungan, dan kerja sama dari serikat buruh, yang diselenggarakan swasta, media dan organisasi masyarakat sipil dalam hal itu. Presiden mengatakan pemerintah perlu kolaborasi kelompok dan kepentingan yang relevan untuk berhasil dalam tugas ini membangun kembali bangsa.
Dia mengimbau pengusaha dan pekerja bersatu dalam meningkatkan produktivitas untuk memungkinkan semua orang memiliki kesempatan untuk berbagi dalam peningkatan kesejahteraan.
Presiden mengatakan media Nigeria adalah yang paling bersemangat di Afrika dan mengimbau mereka, termasuk media sosial untuk menggunakan kekuasaan dengan tanggung jawab dan patriotisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika