REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kepolisian Malaysia akan menginvestigasi anggota satuan petugas khusus, termasuk peronil bank sentral Bank Negara. Investigasi dilakukan sebagai bagian untuk mengidentifikasi sumber kebocoran dokumen rahasia kepada warga negara asing terkait kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dalam sebuah pernyataan, Inspektur Jenderal Polisi Khalid Abu Bakar mengatakan, pihaknya berkewajiban memulai penyelidikan setelah adanya perintah dari Jaksa Agung dan laporan yang diterima kepolisian.
Satgas khusus yang dimaksud bertugas menyelidiki tuduhan adanya aliran dana jutaan dolar AS ke rekening pribadi Perdana Menteri Najib Razak melalui 1MDB. Satgas khusus terdiri dari Jaksa Agung Abdul Gani Patail, Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz, Kepala Komisaris Komisi Anti Korupsi Abu Kassim Mohamed dan Irjen Khalid sendiri.
Tuduhan muncul setelah adanya laporan Wall Street Journal dan Sarawak Report yang diduga karena adanya 'kebocoran' dokumen. Surat kabar itu mengatakan, dua transaksi besar senilai 620 juta dolar AS dan 61 juta dolar AS terjadi Maret 2013 menjelang pemilihan umum.
Khalid mengatakan, penyelidikan yang dilakukan polisi adalah untuk menentukan siapa yang membocorkan dokumen tersebut. Entah asli atau tidak. Kebocoran tersebut, kata dia menimbulkan implikasi keamanan nasional yang sangat serius.
Diakuinya, pihak kepolisian pun tidak mengesampingkan adanya kemungkinan konspirasi untuk menumbangkan proses demokrasi Malaysia dan menggulingkan Perdana Menteri. Pada Sabtu (11/7), blogger Raja Petra Kamaruddin menduga tiga pejabat Bank Negara berada di bawah penyelidikan atas dugaan membocorkan informasi rahasia kepada media.
Namun Irjen Polisi membantahnya pada Ahad (12/7). Bank Negara juga mengeluarkan pernyataan dan mengutuk tuduhan tersebut. "Tuduhan seperti itu tanpa dasar," kata Bank Negara dalam sebuah pernyataan dikutip dari Channel News Asia, Senin (13/7).
Sebab, pihaknya telah mengajukan laporan ke polisi. Bank Negara mengaku tetap teguh dalam pencariannya mengungkap kebenaran dengan cara yang adil. Ia menambahkan, dalam melaksanakan akuntabilitas, bank tidak sejalan dengan fraksi apapun dan tidak akan mengkhianati kepercayaan publik. Bank Negara Malaysia juga akan menyelidiki setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
"Bank sebagai bagian dari satgas khusus, terus tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan dari satuan tugas khusus," tutupnya.
Dokumen-dokumen 1MDB telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung dan membuka jalan tuduhan kriminal kepada Najib. Ini menjadi krisis terbesar keterlibatan Najib selama karir politiknya.
Koalisi Front Nasional yang dikepalai Najib telah berkuasa sejak kemerdakaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Namun, dukungan untuk koalisi telah terkikis dalam dua pemilu terakhir. Pada 2013, koalisi ini memenangkan pemilu namun kalah suara populer untuk pertama kalinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika