REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Satu orang tewas dan lebih dari 100 orang lagi cedera, Senin (31/8), saat bentrokan meletus di dekat gedung parlemen Ukraina di Kiev Tengah antara polisi dan pemrotes yang menentang perubahan undang-undang dasar mengenai desentralisasi.
Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov mengatakan seorang prajurit yang berusia 25 tahun dari Pengawal Nasional meninggal di rumah sakit setelah ia menderita luka parah terkena pecahan amunisi selama bentrokan.
Menteri itu mengatakan sebanyak 122 orang yang cedera dalam bentrokan tersebut kini dirawat di rumah sakit dan 11 di antara mereka berada dalam kondisi kritis. Di antara orang yang cedera terdapat tiga wartawan, seorang juru kamera dari stasiun televisi lokal "1+1" dan dua wartawan Prancis.
Bentrokan terjadi saat anggota parlemen Ukraina dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai perubahan undang-undang dasar tentang desentralisasi. Rancangan perubahan tersebut diperkirakan akan memberi otonomi lebih luas untuk wilayah Lugansk dan Donetsk, tempat konflik berdarah antara prajurit pemerintah dan gerilyawan pro-kemerdekaan berkecamuk sejak April 2014.
Bentrokan meletus sekitar pukul 10.00 waktu setempat (14.00 WIB), ketika sekelompok pegiat yang menentang perubahan undang-undang dasar menyerang polisi yang menjaga gedung parlemen dengan bom asap dan granat gas air mata. Mereka menghadapi perlawanan sengit.
Bentrokan berubah jadi kerusuhan tiga jam kemudian ketika bahan peledak dilemparkan ke personel keamanan sehingga melukai puluhan orang. Setelah bentrokan, sebanyak 30 pemrotes ditahan.
Peristiwa itu menandai meletusnya kerusuhan paling berdarah di Kiev sejak Februari 2014, ketika lebih dari 100 orang tewas selama protes di jalan yang menggulingkan pemerintah sebelumnya di Ukraina.
Perubahan undang-undang dasar mengenai desentralisasi adalah salah satu ketentuan utama dari kesepakatan perdamaian Minsk yang ditandatangani pada Februari dan dirancang untuk mengakhiri konflik di Ukraina Timur. Tak kurang dari 6.800 orang telah tewas dalam konflik tersebut.
Perubahan undang-undang dasar di negeri itu memicu kontroversi di Ukraina dan beberapa kekuatan politik menyatakan tindakan untuk memberi otonomi lebih besar kepada wilayah tertentu dapat memecah-belah negeri itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika