REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, sebuah rencana Rusia untuk reformasi politik di Suriah tidak akan menjadi titik fokus dari pembicaraan Wina, Sabtu (14/11) mendatang yang bertujuan mengakhiri perang Suriah. Dokumen Rusia sebanyak delapan poin yang menyerukan pemilu setelah proses reformasi konstitusi selama 18 bulan beredar di lingkungan PBB.
"Kami menyadari proposal Rusia. Rencana sebanyak delapan poin itu sendiri bukanlah pusat untuk diskusi di Wina, tetapi Rusia," kata Duta Besar Inggris Matthew Rycroft seperti dikutip dari laman Alarabiya, Jumat (13/11).
Sekitar 20 negara dan badan-badan internasional akan bertemu di Wina pada Sabtu pekan ini untuk mencoba menyepakati rencana perdamaian yang akan mencakup gencatan senjata antara rezim presiden Suriah Bashar al-Assad dan beberapa kelompok oposisi.
Diplomat Barat lainnya menolak rencana perdamaian pertemuan yang sebelumnya telah diselenggarakan dua pekan lalu karena tidak memperjelas nasib pemimpin Suriah Bashar al-Assad. AS dan sekutu Eropa maupun Arab Saudi menuntut Assad menyerahkan kekuasaannya dalam masa transisi. Namun Iran dan Rusia tidak menyepakatinya. Seorang diplomat Dewan Keamanan PBB menjelaskan proposal reformasi Rusia bukanlah jawaban.
Rencana Rusia itu tertuang dalam sebuah dokumen berjudul ‘pendekatan untuk penyelesaian krisis Suriah’ yang menyerukan pembentukan komisi konstitusi yang terdiri dari anggota pemerintah dan kelompok oposisi luar. Dalam proposal ini, pemilihan parlemen dan presiden akan diadakan secara bersamaan setelah konstitusi disetujui dalam referendum. Tapi dokumen tidak menyebutkan bahwa Assad tetap menjabat dalam pemilihan tersebut.
"Harus ada kejelasan lebih besar dari itu, kepastian yang lebih besar," kata diplomat yang enggan disebutkan namanya. Dia menegaskan, proposal ini harus menjadi bagian kesepakatan akhir bahwa Assad tidak akan berkuasa.
Baca juga: Terungkap Rencana Perdamaian Suriah Milik Rusia
Ikuti Whatsapp Channel Republika