REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri luar negeri Palestina Riad Al-Maliki menyayangkan ketidakmampuan masyarakat internasional melindungi memberikan akuntabilitasnya kepada Rakyat Palestina.
‘’Hak-hak dasar Palestina telah ditegaskan berulangkali di bawah hukum internasional termasuk melalui keputusan Mahkamah Internasional, seluruh Resolusi Dewan Keamanan perserikatan bangsa-bangsa (PBB), sidang majelis umum (SMU) PBB, dan Dewan hak asasi manusia,’’ ujarnya saat konferensi tentang Yerusalem, di Jakarta, Senin (14/12).
Ia menegaskan, kemerdekaan Palestina, termasuk di dalamnya Yerusalem Timur sejalan dengan perjanjian 1967 borders dan tidak dapat dinegosiasikan. Pada kesempatan itu pihaknya juga sangat berterima kasih atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi. Menurutnya ini menjadi constant support Indonesia terhadap Palestina.
Ketua Komite Palestina PBB Desra menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Komite Palestina PBB (CEIRPP) yang paling aktif dalam mendukung perjuangan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina.
"Negara anggota PBB memiliki tanggung jawab kolektif terhadap Rakyat Palestina dan status Yerusalem, dan harus meminta agar Israel segera menghentikan tindakan unilateralnya yang ilegal,’’ ujarnya.
Ia juga mengajak semua peserta untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menunjukan solidaritasnya. Dalam penyelenggaraan pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Komite Palestina PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pertemuan kali ini mengangkat tema 'Addressing the Present and Shaping the Future of Jerusalem' dan berlangsung selama dua hari, 14-15 Desember 2015. Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa di Ankara, Turki, 12-13 Mei 2014 lalu.
Selain menghadirkan pejabat senior dari negara-negara anggota dan pengamat Komite Palestina PBB, pertemuan juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Palestina, perwakilan dari kalangan diplomatik di Jakarta serta sejumlah pakar internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
