Ia menerangkan, "Pemerintah memiliki apa yang disebut sebagai akumulasi. Mereka memiliki kredit dari kinerja masa lalu di mana kami mencapai target lebih baik sehingga mereka bisa menggunakan atau menyerah untuk memenuhi komitmen internasional tahun 2020.”
"Jadi kami akan memenuhi kewajiban internasional kami di bawah Protokol Kyoto. Tapi tahukah anda, kita sedang menggunakan kredit untuk mencapainya. Dan itu berarti bahwa emisi nyata kita bisa di atas target tapi kita masih memenuhi aturan hukum," sambungnya.
Hugh mengatakan, perhitungan Reputex menunjukkan, emisi Australia akan terus tumbuh dari tahun ke tahun sampai setidaknya tahun 2030.
Meski demikian, Ian Fry, mantan negosiator untuk Tuvalu dan pakar aturan perubahan iklim PBB, mengatakan, menggunakan kredit untuk memenuhi komitmen sepenuhnya masih sesuai dengan aturan Protokol Kyoto.
Kekhawatirannya adalah bagaimana kredit itu dihitung terlebih dahulu.
"Ada Sistem Akuntansi Karbon Nasional, yang adalah semacam kotak hitam piutang Pemerintah," ujar Ian.
Ia menyebut, "Hal itu tak bisa diinterogasi karena itu adalah sebuah model dan mereka tak akan merilis semua data yang ada di dalam model itu, jadi ada sejumlah ketidakpastian atas bagaimana Australia bisa menggunakan kreditnya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
