REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Barack Obama telah menandatangani perluasan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) terkait program nuklirnya. Langkah tersebut diambil sepekan setelah Korut diduga meluncurkan roket jarak jauhnya.
BBC News melaporkan, Korut sebelumnya menolak menghentikan program nuklirnya. Ini membuat proposal perluasan sanksi dengan mudah disahkan oleh Kongres.
Pada Rabu lalu, Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest mengatakan, presiden berencana menandatangani proposal tersebut. Perluasan sanksi akan membatasi dana yang mengalir ke Korut untuk mengembangkan miniatur hulu ledak nuklir dan rudal jarak jauh.
Sanksi membekukan aset siapa saja yang melakukan bisnis terkait dengan program nuklir atau senjata Korut. Sanksi juga menyasar mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi memungkinkan dana 50 juta dolar AS untuk mendukung program kemanusiaan dan mengirimkan siaran radio ke Korut.
Sementara itu, AS dan Cina juga sedang menegosiasikan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi baru ke Korut. Cina berpendapat beberapa tindakan bisa melumpuhkan perekonomian Korut.
Penasehat Keamanan Nasional Barack Obama, Susan Rice mengatakan, mereka berharap Cina akan mendukung sanksi internasional baru untuk Korea Utara (Korut).
"Saya pikir tak mungkin Cina ingin dilihat oleh komunitas internasional sebagai pelindung Korut yang melakukan tindakan keterlaluan baru-baru ini," kata Rice kepada wartawan. AS berharap Cina akan ikut mendukung sanksi baru yang signifikan untuk Korut.
Korut baru-baru ini menembakkan roket jarak jauh, yang disebut kritikus sebagai uji teknologi rudal. Namun televisi Korut mengatakan, negara itu telah berhasil menempatkan satelit ke orbitnya. Korut menyatakan, roket untuk menempatkan satelit pengamat Bumi yang diberinama Kwangmyongsong 4.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
