REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negara-negara Barat pada Jumat menolak permintaan Rusia terhadap Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi militer Turki di Suriah.
Sementara itu pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mendesak agar pemerintahan Ankara dan pasukan Kurdi YPG sama-sama menahan diri di Suriah sesuai kesepakatan gencatan senjata terbatas.
Gencatan senjata terbatas tersebut seharusnya mulai berlaku pada Jumat, namun akhirnya gagal akibat pertempuran antara pasukan Kurdi--yang dibantu kekuatan udara Amerika Serikat--untuk merebut wilayah kekuasaan kelompok bersenjata ISIS.
Rusia, yang juga melakukan operasi udara untuk mendukung Presiden Bashar al Assad, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan penembakan Turki terhadap pasukan Kurdi di kawasan utara Suriah.
Moskow mengusulkan resolusi yang "menuntut" penghentian dengan segera penembakan lintas perbatasan Turki-Suriah. Rusia juga menolak intervensi pasukan darat asing di Suriah.
Namun usulan resolusi itu tidak mendapatkan dukungan dari anggota kunci Dewan Keamanan. Setidaknya enam negara--termasuk pemegang hak veto Prancis dan Amerika Serikat--menolak proposal Rusia dalam pertemuan tertutup, demikian keterangan sejumlah diplomat.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power, menuding Moskow tengah berupaya mengalihkan perhatian dunia terhadap operasi udara mendukung rezim Suriah.
Di sisi lain, Duta Besar Prancis untuk PBB, Francois Delattre menyatakan bahwa "Rusia harus menyadari bahwa dukungan buta mereka terhadap Bashar al Assad adalah jalan buntu yang sangat berbahaya."
Turki saat ini tengah mengupayakan operasi darat di Suriah bersama negara-negara sekutunya. Mereka beralasan bahwa itulah satu-satunya cara menghentikan perang.
Situasi panas tersebut kemudian membuat Presiden Prancis berkomentar bahwa eskalasi keterlibatan Ankara dalam konlik di Suriah menciptakan resiko perang antara Turki dengan Rusia.
"Turki terlibat di Suriah sehingga menciptakan resiko perang," kata Hollande kepada radio France Inter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika