REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Sudan Selatan mengeluarkan kebijakan pembumihangusan saat pecahnya perang sipil.  Berdasarkan laporan PBB, pemerintah mengizinkan tentara dan aliansinya untuk memerkosa wanita ketika perang berlangsung. Mereka juga mengizinkan membunuh, menyiksa, dan membuat warga mengungsi sebanyak mungkin.

Laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dikeluarkan pada Jumat. Laporan mengungkapkan kekejaman perang yang dilakukan oleh kedua pihak, baik pemerintah maupun pemberontak.

Dari April hingga September tahun lalu, PBB mencatat lebih dari 1.300 laporan pemerkosaan. Itu pun hanya di negara bagian Unity, wilayah kaya minyak di sebelah utara yang menjadi lokasi krisis terburuk.

Satu wanita menyebutkan diperkosa oleh lima tentara di depan anaknya. Wanita yang lain diikat di pohon dan dipaksa melihat putrinya berusia 15 tahun diperkosa 10 tentara.

"Jika Anda tampak muda dan enak dilihat, sekitar 10 pria akan memerkosa wanita itu. adapun wanita lebih tua akan diperkosa sekitar tujuh hingga sembilan pria," ujar seorang saksi.

Baca juga, Puluhan Ribu Warga Sudan Selatan Terancam Mati Kelaparan. 

Perang pecah pada Desember 2013 dan tidak sedikit warga sipil yang secara sengaja menjadi target serangan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika