REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Berdasarkan hasil peninjauan, jutaan dolar dana Pemerintah Australia untuk sekolah Islam terbesar di negara ini, tepatnya di Sydney akan dihentikan. Pemerintah beralasan, pencabutan dana sebesar 19 juta dolar (setara Rp 190 miliar) untuk sekolah bernama Maled Fahd itu lantaran masalah manajemen dan keuangan.
Menteri Pendidikan Australia, Simon Birmingham, mengatakan, Senin (4/4) keputusan awal tersebut kembali ditegaskan pemerintah dan akan benar-benar dihentikan pada akhir minggu. "Peninjau internal, yang independen terhadap keputusan awal, mempertimbangkan informasi baru yang tersedia dan berdasarkan semua bukti yang tersedia, otoritas sekolah tetap tak mematuhi persyaratan Undang-Undang Pendidikan Australia 2013," jelasnya dalam sebuah pernyataan.
"Oleh karena itu, peninjau internal telah menegaskan keputusan awal dan pendanaan pemerintah untuk sekolah Islam Malek Fahd akan berhenti mulai 8 April 2016," imbuhnya.
Pengacara sekolah, Rick Mitry, mengatakan, pencabutan itu adalah kejutan, karena banyak hal telah dilakukan untuk memulihkan masalah tata kelola yang dikeluhkan sebelumnya oleh Pemerintah Australia. "Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi semua persyaratan dari Pemerintah Federal," sebutnya.
"Semua masalah yang diangkat oleh mereka, kami selesaikan, termasuk langkah-langkah audit baru dan adanya dewan interim baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, "Kami akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Administratif dan meminta agar pemerintah tak mencabut dana sampai proses banding selesai."
Tak bisa diselesaikan semalam
Ketua Dewan Interim Sekolah Malek Fahd, Miriam Silva, mengatakan, kepentingan dan kesejahteraan siswa, guru, staf dan komunitas sekolah adalah prioritas utama sekolah.
"Kami akan melakukan segala sesuatu yang kami bisa untuk mengatasi semua masalah - staf sangat marah jadi saya bertemu dengan mereka (4/4) siang ini dan jelas, orang tua dan siswa cukup kesal juga," tuturnya.
Ia mengatakan, dewan akan bekerja untuk mengatasi sejumlah masalah yang diangkat oleh peninjauan itu, termasuk pemulihan dana yang mungkin telah disalah-gunakan.
"Ada beberapa hal yang tak bisa diperbaiki dalam semalam, termasuk dokumentasi dari hal-hal yang terjadi sebelum [dewan interim terbentuk]-nya," ujar Miriam.
Ia menerangkan, "Kami masih harus menemukan dokumen dan mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan apakah kami memiliki jalan apapun untuk memulihkan dana yang mungkin tak digunakan untuk mendidik anak-anak.”
"Ini semua adalah hal-hal yang harus diperbaiki," sambungnya.
Sekolah tetap buka sampai dana dihentikan
Pengacara sekolah mengatakan, sekolah akan tetap beroperasi dengan beberapa bulan sepanjang dana masih tersedia, sembari menunggu proses banding.
Menteri Simon mengatakan, ia berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak sekolah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pendidikan.
"Untuk memastikan bahwa uang pembayar pajak dan setiap investasi orang tua dihabiskan untuk menguntungkan siswa Australia. Tata kelola sekolah harus menjadi standar tertinggi dan pendanaan harus digunakan secara eksklusif untuk pendidikan dan kesejahteraan siswa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
