REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kanselir Jerman Angela Merkel dan sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa akan melakukan kunjungan ke perbatasan Turki-Suriah. Mereka berupaya menenangkan ketegangan berbulan-bulan terkait kesepakatan migran kedua negara.
Dilansir laman BBC News, Sabtu (23/4), kunjungan Merkel dilakukan di tengah pertanyaan mengenai legalitas pakta Uni Eropa-Turki setelah Uni Eropa mendeportasi migran di Yunani kembali ke Turki. Para migran itu dianggap tak memenuhi syarat untuk mendapat suaka.
Para pejabat Turki memperingatkan kesepakatan bisa runtuh jika tuntutan perjalanan bebas visa warga Turki ke Uni Eropa tak terpenuhi. Perjanjian tersebut mengatakan Turki harus memenuhi 72 persyaratan pada 4 Mei, sebelum mendapatkan bebas visa.
Sementara itu dalam kunjungannya ke Turki, Merkel diperkirakan akan mengunjungi sebuah kamp pengungsi di selatan kota Gaziantep dekat perbatasan Suriah. Ia juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu.Dalam perjalanannya, Merkel akan ditemani oleh Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Wakil Presiden Komisi Uni Eropa Frans Timmermans.
Tujuan dari kesepakatan Uni Eropa-Turki terkait migran sebelumnya dicapai untuk mencegah para pengungsi terutama yang dari Suriah dan Irak melintasi persimpangan Turki ke Yunani.
Berdasarkan perjanjian tersebut migran yang tiba secara ilegal di Yunani sejak 20 Maret akan dikirim kembali ke Turki jika mereka tak mengajukan permohonan suaka atau permohonan mereka ditolak. Untuk setiap migran yang dikembalikan, Uni Eropa harus mengambil migran lain yang telah mengajukan permohonan sah.
Skema ini telah mengurangi secara tajam jumlah kedatangan. Menurut Komisi Uni Eropa pada Februari jumlah kedatangan sebanyak 56 ribu, menurun menjadi sekitar 7.800 selama 30 hari terakhir.
Namun data dari International Organization of Migration, jumlah pendatang tak resmi ke Yunani kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Relokasi yang dijanjikan ke negara-negara Uni Eropa juga melambat, karena banyak negara enggan menerima lebih banyak migran."103 warga Suriah telah dipindahkan dari Turki ke Eropa," kata Komisi Uni Eropa.
Bulan lalu, lembaga perbatasan Uni Eropa Frontex meminta 1.550 staf tambahan untuk mengawasi kesepakatan. Namun sejauh ini hanya 340 petugas polisi dan ahli yang dikirim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
