"Kami sangat kaget kini mereka menolak permohonan kami. Sebelumnya selama proses pengajuan izin, ada tiga isu yang dibahas selama berbulan-bulan. Yaitu isu lalu-lintas dan kemacetan, isu ketinggian bangunan dan isu ketinggian menara," katanya.

Semua isu itu, kata dia, telah dikompromikan oleh panitia pembangunan masjid. "Saya tidak menyangka kini masjid itu disebut tidak simpatik dengan lingkungan alam sekitarnya. Ini tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya," katanya.

Zain menambahkan, jika nantinya Pemkot setempat menolak izin pembangunan masjid ini, maka sama saja dengan mencegah orang untuk menjalankan kebebasan beribadah menurut agama mereka.

"Kami umat Islam Australia khususnya di daerah ini berjumlah sekitar 15 ribu orang, dan kami hanya memiliki satu masjid. Satu masjid ini sudah tidak mampu menampung seluruh umat Islam di kawasan ini," ujarnya.

Menanggapi hal itu Menteri Perencanaan Kota Negara Bagian Victoria Richard Wynne mengatakan sangat disayangkan karena situasinya menjadi seperti saat ini.

"Tentu saja setiap orang harus mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka. Dan seharusnya pertimbangan untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah harus semata-mata berdasarkan pada aspek perencanaannya, bukan pada aspek agamanya," ujar Menteri Wynne.

Aturan menyebutkan izin pembangunan ini harus mendapat persetujuan pemerintah kota setempat, bukan pada level pemerintah negara bagian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika