REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak semua pihak di Suriah dan pihak yang berkepentingan agar berpegang pada kesepakatan gencatan senjata, Jumat (29/4). Kerusuhan meningkat terutama di Aleppo, Suriah.

"Kami sekali lagi mendesak semua anggota ISSG (Kelompok Internasional Pendukung Suriah) agar berusaha sekuat mungkin untuk menjamin dipatuhinya rejim gencatan senjata, pemisahan sepenuhnya peserta gencatan senjata dari pelaku teror, termasuk secara geografis," kata Kementerian tersebut.

Di dalam pesan daring, Kementerian itu mengutuk aksi kerusuhan pelanggaran gencatan senjata baru-baru ini di Suriah. Mereka mengatakan Gedung Konsulat Jenderal Rusia di Aleppo, Suriah Utara, diserang mortir pada Kamis. Pemboman yang dinilai disengaja tersebut diduga tindakan dilakukan oleh kelompok Jabhat An-Nusra dan pasukan sekutunya. Padahal, kesepakatan gencatan senjata yang diperantarai oleh Rusia dan Amerika Serikat berlaku sejak tengah malam tanggal 26 Februari.

"Kami percaya sangat penting untuk memberi teguran yang layak buat upaya ini, untuk meningkatkan tindakan terkoordinasi antara Rusia dan AS sebagai Ketua Bersama ISSG, yang secara langsung memantau gencatan senjata," tambah kementerian tersebut.

Meskipun kadang-kala terjadi pelanggaran, Suriah saat ini memiliki sejenis gencatan senjata di Ibu Kota Nasionalnya, Damaskus, sementara beberapa sumber di Aleppo mengatakan gencatan senjata di sana telah benar-benar ambruk. Pada Jumat Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan penggelaran personel tambahan AS di Suriah melanggar kedaulatan negara Arab tersebut.

Selama kunjungannya ke Jerman pekan ini, Presiden AS Barack Obama mengkonfirmasi 250 personel lagi akan dikirim ke Suriah untuk memerangi kelompok IS. Menurut beberapa laporan, sudah ada 150 prajurit AS yang ditempatkan di Daerah Kurdi di Suriah Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika