Laporan menyebut otoritas Israel merencanakan sistem di Area C yang lebih mementingkan pemukim. Mereka menolak warga Palestina yang ingin mendapat izin pembangunan. Antara 2010 hingga 2014, Israel hanya mengizinkan 33 pembangunan Palestina dari 2.000 aplikasi izin di area C.
Sistem yang sama diberlakukan di Yerusalem Timur. Hanya 13 persen area diperuntukan kontruksi Palestina. Sebagian besar sudah dibangun. Seorang peneliti senior dari Birzeit University, Tariq Dana mengatakan laporan PBB adalah sebuah kemajuan.
"Laporan mengakui adanya keinginan Israel memindahkan warga Palestina di Area C, ini adalah kemajuan untuk melepas topeng kolonial yang sebenarnya dari okupasi Israel di tanah Palestina," kata Dana. Namun menurutnya, mengakui saja tidak cukup.
Laporan ini tidak berakhir dengan kesimpulan bahwa okupasi Israel harus diakhiri. Contohnya, laporan menyarankan otoritas Israel meninjau ulang aturan. Ini memberi kesan yang berbeda.
Sedikitnya 70 ribu warga Palestina pindah dari rumah mereka yang dihancurkan Israel dalam perang 2014. Perang ini membuat Mesir menutup perbatasan Rafah. PBB mengatakan ada peningkatan positif terhadap gerakan orang dan barang di Gaza, namun distribusi masih butuh izin akses.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
