REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan mengumumkan perombakan kabinet baru pada Senin (27/6). Ini dilakukan untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.
Seperti diberitakan surat kabar Teha Star, reshuffle mungkin melibatkan hingga empat menteri dan tiga wakil menteri. Perombakan kabinet terakhir Agustus lalu menyingkirkan Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pembangunan Daerah Pedesaan Shafie Apdal dengan Ismail Sabr Yaakob. Muhyiddin dan Shafie Apdal merupakan kritikus Najib.
Najib mengatakan kepada wartawan pada Jumat bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memikirkan reshuffle kabinet. Sayangnya, kantor perdana menteri enggan berkomentar.
Najib telah mengumumkan rencananya melengkapi kabinet setelah koalisi yang berkuasa memenangkan pemilu negara bagian Sarawak oleh mayoritas meningkat bulan lalu. Aliansi Najib memastikan kemenangan telak di negara Borneo Sarawak bulan lalu.
Barisan Nasional (BN) yang mendukung Najib memenangkan kursi parlemen di Sungai Besar dan Kuala Kangsar pada Sabtu (18/6) dengan peningkatan margin dibandingkan dengan pemilihan umum 2013 lalu. BN telah berkuasa di Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957 namun terkikis dalam dua pemilu terakhir. Pada 2013, koalisi tersebut kehilangan suara populer untuk pertama kalinya.
Hasil pemilihan di Sungai Besar, koalisi BN meraup 9.191 suara, padahal pada 2013 hanya mendapat 399 suara. Sementara itu, di Kuala Kangsar, BN meraih 6.969 suara, naik signifikan dari 1.082 suara pada 2013.
"Ini secara signifikan akan memperkuat posisinya di UMNO. Najib dapat megklaim bahwa ia dapat memimpin partai dan koalisi untuk kemenangan pemilu meski terlibat skandal," kata James CHin, direktur Institut Asia di University of Tasmania Australia.
Chin mengatakan, kemenangan besar ini juga dapat mendorong Najib menyerukan pemilu awal untuk mengamankan posisinya. Pemilu tidak sampai digelar pada 2018.
Dengan menangnya BN, bagi United Malays National Organization (UMNO), masyarakat Malaysia masih memercayai Najib sebagai perdana menteri meski terlibat kasus korupsi dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib telah bergulat dengan tuduhan ratusan juta yang disalurkan ke rekening pribadinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
