REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Barack Obama telah memerintahkan peninajauan lengkap mengenai peretasan Rusia yang dirancang untuk mempengaruhi pemilu 2016. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Kontraterorisme dan Keamanan Negara AS, Lisa Monaco.
"Presiden telah mengarahkan Komunitas Intelijen untuk melakukan review penuh tentang apa yang terjadi selama proses pemilu 2016. Hal ini untuk menangkap pelajaran dari itu dan melaporkan ke berbagai pemangku kepentingan," kata Lisa dilansir dari CNN, Sabtu (10/12).
"Hal ini sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan selama musim panas untuk mengikutsertakan Kongres pada ancaman yang kami lihat."
Monaco mengatakan, pemerintah akan memperhatikan konsekuensi mengungkapkan hasil kajian mereka secara terbuka. Semua senator Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat telah menyerukan Obama untuk menyingkap kecerdasan pada tindakan Rusia selama pemilu. "Anda ingin melakukannya sangat berhati-hati agar tidak mengungkapkan sumber dan metode yang akan menghambat kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan atribut aktor berbahaya di masa depan," kata Monaco.
Tinjauan ini dimaksudkan untuk dilakukan sebelum pelantikan Donald Trump pada 20 Januari, kata Monako. "Presiden berharap untuk mendapatkan laporan sebelum dia meninggalkan kantor,"
Menanggapi kabar tersebut, pemerintah Rusia meminta bukti keterlibatannya, menyangkal klaim yang dibuat oleh AS. "Kami juga sangat tertarik untuk memahami mengapa mereka menuduh Rusia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.
"Sudah sering Kementerian Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri Lavrov meminta Amerika untuk memberikan informasi yang lengkap. Tapi tidak pernah punya respons apapun."
Pemerintah AS sebelum Pilpres menyalahkan pemerintah Rusia untuk serangan siber yang dirancang untuk mempengaruhi hasil Pilpres, termasuk meretas kelompok Demokrat seperti Komite Nasional Partai Demokrat.
Sebuah aliran dokumen dan email internal dari kelompok Demokrat dan dari ketua kampanye Hillary Clinton yang dirilis dalam beberapa pekan dan bulan-bulan menjelang pemilu, dengan konsekuensi merusak Partai Demokrat.
Ada juga kekhawatiran tentang percobaan serangan pada sistem pendaftaran pemilih di tingkat negara bagian dan lokal, meskipun komunitas intelijen tidak pernah mengatakan ada bukti kuat yang terikat pada pemerintah Rusia. Database pemilih juga merupakan target yang menarik bagi para hacker dari segi finansial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
