REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengatakan dirinya akan memberlakukan darurat militer juka permasalahan terkait narkoba menjadi "sangat berbahaya". Kebijakan itu akan diambil hanya satu bulan setelah dia menyangkal segala asumsi terkait kemungkinan penggunaan kebijakan itu.
Duterte menjalankan perang melawan narkoba sebagai pilar utama pemerintahanya sejak dia mulai menjabat pada pertengahan tahun lalu. Sejak Juli, lebih dari 6.000 orang tewas dalam kampanye anti-narkoba, baik dalam sejumlah operasi kepolisian maupun pembunuhan misterius yang dilakukan oleh para "preman". Lebih dari satu juta pengedar dan pengguna narkoba telah ditahan atau menyerahkan diri ke pihak berwajib.
Duterte, yang berbicara kepada anggota majelis perdagangan di kota Davao pada Sabtu malam (14/1), mengatakan dia berjanji untuk melindungi negara dari segala ancaman, termasuk narkoba, yang dia sebut telah memberi pengaruh buruk pada sekitar empat juta orang. "Jika saya menginginkannya, dan jika itu berubah menjadi sangat berbahaya, saya akan nyatakan darurat militer," kata dia.
"Tidak ada yang dapat menghentikan saya," dia menambahkan, mengacu kepada Mahkamah Agung dan Kongres. "Negara saya melampaui hal lainnya, bahkan batasanya".
Filipina pernah mengalami darurat militer pada awal 1970an dan ingatan terkait usaha-usaha untuk mengembalikan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia masih ada dalam benak rakyatnya. Bulan lalu, Duterte tampak menyingkirkan segala kemungkinan terkait penggunaan darurat militer.
"Itu omong kosong. Kami pernah darurat militer sebelumnya, apa yang terjadi? Apakah itu memperbaiki kehidupan kita sekarang? Tidak sama sekali," dia mengatakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
