Australia tidak merinci perubahan yang sedang ditinjau namun mensyaratkan kebutuhan mahir berbahasa Inggris. Pengumuman tersebut dikeluarkan hanya beberapa hari setelah Australia menghentikan visa kerja sementara, yang populer di kalangan orang asing, menggantinya dengan program lebih ketat dan meningkatkan persyaratan untuk menjadi warga negara.

 

Hampir 90 persen pelamar untuk Visa Khusus Pemodal adalah orang Cina, yang perlu mendatangkan minimal dana lima juta dolar Australia atau setara dengan Rp 37,5 miliar untuk memenuhi syarat tinggal di Australia. "Program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi warga Australia. Anda akan memiliki kesempatan untuk memberi masukan langsung dalam kajian ini dan umpan balik Anda akan dipertimbangkan oleh Departemen," kata Asisten Menteri Imigrasi Alex Hawke kepada seorang warga Cina dalam seminar di Australia.

 

"Harapan dari masyarakat Australia adalah migran memiliki bahasa Inggris yang kompeten," katanya, "Saya tidak berpikir itu tidak adil."

 

Australia telah mengalami kebangkitan kelompok nasionalis, politik anti-imigrasi dengan partai sayap kanan seperti One Nation mengumpulkan dukungan publik yang kuat, sementara popularitas pemerintahan kanan-tengah Perdana Menteri Malcolm Turnbull tidak meningkat.

 

Banyak jutawan Cina berusaha pindah ke Australia untuk gaya hidup yang lebih baik, meski beberapa juga mungkin berusaha menghindari aksi tindakan pemberantasan korupsi di Cina yang mendorong banyak warga kaya memindahkan uang mereka. Australia memperketat peraturan SIV pada 2015 yang mengharuskan pelamar untuk berinvestasi di usaha modal kecil dan modal besar namun membatasi mereka melakukan investasi langsung di sektor properti, sebuah langkah yang menurut banyak pengacara imigrasi telah menyebabkan memudarnya daya tarik untuk visa.

 

Hawke menekankan pemerintah berkomitmen pada program itu, menanggapi pertanyaan tentang rumor di Cina bahwa Australia sedang mencari cara untuk menghapus visa. Imigrasi adalah isu sensitif di Australia yang mempertahankan kebijakan ketat untuk tidak membiarkan pencari suaka yang mencoba mencapai negara itu dengan kapal menetap di sana, dan menahan mereka di kamp-kamp kontroversial di Nauru dan di Papua Nugini.

 

Kebijakan tersebut telah menuai kritik dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi hal asasi manusia di tengah perdebatan global tentang bagaimana mengelola orang yang terlantar akibat konflik. Banyak orang yang mencoba untuk mencapai Australia berasal dari Timur Tengah dan Afghanistan.

 

Upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk memukimkan kembali beberapa dari mereka di Kamboja dan Malaysia gagal. Mahkamah Agung Papua Nugini pada tahun lalu memutuskan penahanan pencari suaka di Manus melanggar undang-undang dasar dan memerintahkan sarana itu ditutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika