REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara itu menilai, Qatar merusak dan memperburuk stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Qatar dituding telah mendukung kelompok ektremis. Termasuk di antaranya Ikhwanul Muslimin yang diklaim sebagai organisasi berbahaya.
Smith Alhadar, pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) menilai selama ini Qatar memang dikenal cukup kontroversial dengan berbagai langkah dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan sejumlah negara tetangganya.
"Qatar adalah negara kecil yang ingin memainkan peran besar di kawasan Timur Tengah. Kita bisa melihat dengan peran-peran negara itu seperti memliki sikap mendukung Iran, tetapi bersamaan juga mendukung pihak yang berlawanan dengan mereka," ujar Alhadar kepada Republika.co.id, Senin (5/6).
Langkah Qatar yang dinilai kontroversial tersebut pertama adalah mereka menyatakan Iran sebagai negara stabilitator di Timur Tengah. Padahal, Qatar juga masuk dalam Dewan kerja sama untuk Negara Arab di Teluk (CCASG).
Meski mendukung Iran, Qatar juga membantu kelompok Alqaida di Suriah. Demikian terhadap Hamas di Palestina. Selama ini Qatar yang mendukung Hamas, disebut oleh Alhadar ternyata memiliki kedekatan dengan Israel.
Dengan pemutusan hubungan diplomatik dari empat negara Timur Tengah terhadap Qatar, Alhadar mengatakan tidak akan banyak berpengaruh terhadap situasi di kawasan. Menurutnya, instabilitas di sana telah terjadi sejak lama dan dengan kondisi Qatar sebagai negara kecil, ia meyakini tidak akan ada konflik militer yang mungkin terjadi.
"Menurut saya masalah kali ini tidak akan berpengaruh besar untuk kawasan Timur Tengah karena pada dasarnya Qatar adalah negara kecil dengan penduduk asli yang mungkin hanya 600 ribu orang. Jika tindakan militer dilakukan, itu hanya menjadi senjata bunuh diri bagi mereka," jelas Alhadar.
Puti Almas
Ikuti Whatsapp Channel Republika