REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Qatar siap mengubah kebijakan luar negerinya menyelesaikan perselisihan dengan negara-negara Teluk Arab lain dan tak akan pernah berkompromi, kata Menteri Luar Negeri Qatar Syeikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani pada Kamis (8/6).
"Kami tak siap menyerah dan tidak akan pernah menyerah, kemerdekaan dari kebijakan luar negeri kami," kata Menlu Qatar kepada wartawan di Doha.
Qatar akan menghormati perjanjian-perjanjian gas LPG yang telah ditandatangani dengan Uni Emirat Arab (UAE) kendati pemutusan hubungann dengan Doha. Menurut dia, Iran telah mengatakan kepada Doha siap membantu menjamin pasokan makanan dan Teheran akan menunjuk tiga dari pelabuhannya ke Qatar tetapi tawaran itu belum diterima.
Pada bagian lainnya, Menlu Qatar menyatakan perselisihan itu mengancam stabilitas keseluruhan kawasan dan menambahkan diplomasi masih dikedepankan oleh Doha dan tidak pernah ada solusi militer untuk mengatasi masalah tersebut.
Ia mengatakan Qatar tidak pernah mengalami sejenis permusuhan itu, bahkan dari satu negara musuh. Dikatakannya tak ada perubahan dari pengerahan militer Qatar dan belum ada tentara digerakkan.
Ia berbicara setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan beberapa negara lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha pada Senin dan menutup hubungan transportasi. Qatar menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tak berdasar.
Dari Dubai, Reuters melaporkan Menteri Luar Negeri Bahrain Syeh Khalid bin Ahmed al-Khalifa yang tetap menekan Qatar mengulangi lagi pada Kamis sebuah tuntutan agar Qatar menjaga jarak dari Iran dan menghentikan dukungan bagi organisasi-organisasi teroris.
Dalam wawancara yang disiarkan surat kabar Asharq al-Awsat yang terbit di Saudi, Syeh Khalid mengatakan yang diajukan keempat negara itu untuk penyelesaian krisis sudah jelas. "Qatar harus mengubah jalannya dan harus kembali ke semua komitmen-komitmen sebelumnya, harus menghentikan kampanye media dan harus menjaga jarak dari musuh nomor satu, Iran," kata dia.
"Negara itu harus menyadari kepentingannya dengan kami, bukan dengan negara lain yang berkonspirasi melawan kami, ingin mendominasi dan memecah belah kami. Qatar harus berhenti mendukung organisasi-organisasi teroris, Sunni atau Syiah, dan kebijaknnya harus demi keuntungan rakyatnya."
Dalam wawancara sebelumnya dengan harian Makah pada Rabu, Syeh Khalid mengatakan dia mengapresiasi Kuwait yang berperan memediasi untuk menyelesaikan perselisihan itu tetapi semua pilihan terbuka bagi negerinya untuk melindungi dirinya dari Doha.
Dalam komentar-komentar kerasnya terkait dengan usaha-usaha oleh seorang pejabat Teluk Arab, Syekh Khalid mengatakan kepada harian itu ia meragukan apakah Qatar akan mengubah sikapnya. Raja Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, pergi dari UAE ke Qatar pada Rabu setelah mengunjungi Arab Saudi sehari sebelumnya untuk berusaha menyelesaikan kriris itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika