REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Uni Emirat Arab mengatakan, Qatar harus mengakui kekhawatiran terhadap dukungan negara itu, yang mengganggu atas ekstremisme, dan memeriksa kembali kebijakan kawasannya, kata Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat pada Jumat (9/6).
"Uni Emirat Arab menyambut kepemimpinan Presiden Trump, yang menantang dukungan Qatar yang mengganggu atas ekstremisme. Langkah selanjutnya bagi Qatar adalah mengakui kekhawatiran dan bertekad memeriksa ulang kebijakan kawasannya," kata Duta Besar Yousef Al Otaiba dalam pernyataan, yang dilihat Reuters.
"Ini akan memberikan dasar penting untuk diskusi apa pun," Otaiba menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Qatar Syeh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan Qatar tidak siap mengubah kebijakan luar negerinya guna menyelesaikan perselisihan dengan negara lain Teluk Arab dan tak akan pernah berkompromi. Qatar akan menghormati perjanjian-perjanjian gas LPG yang telah ditandatangani dengan Uni Emirat Arab (UAE) kendati pemutusan hubungan dengan Doha.
Menurut dia, Iran telah mengatakan kepada Doha siap membantu menjamin pasokan makanan dan Teheran akan menunjuk tiga dari pelabuhannya ke Qatar tetapi tawaran itu belum diterima. Pada bagian lainnya, Menlu Qatar menyatakan perselisihan itu mengancam stabilitas keseluruhan kawasan dan menambahkan diplomasi masih dikedepankan oleh Doha dan tidak pernah ada solusi militer untuk mengatasi masalah tersebut.
Ia mengatakan Qatar tidak pernah mengalami sejenis permusuhan itu, bahkan dari satu negara musuh. Dia mengatakan tak ada perubahan dari pengerahan militer Qatar dan belum ada tentara digerakkan.
Ia berbicara setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan beberapa negara lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha pada Senin dan menutup hubungan transportasi. Qatar menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tak berdasar.
Dari Dubai, Reuters melaporkan Menteri Luar Negeri Bahrain Syeh Khalid bin Ahmed al-Khalifa yang tetap menekan Qatar mengulangi lagi pada Kamis sebuah tuntutan Doha agar menjaga jarak dari Iran dan menghentikan dukungan bagi "organisasi teroris".
Ikuti Whatsapp Channel Republika