REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Media Teluk memprediksi Qatar akan menghadapi isolasi lebih lanjut dan kemungkinan akan diusir dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) jika tanggapannya terhadap tuntutan yang diajukan hampir dua pekan yang lalu tidak memuaskan.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain dijadwalkan bertemu di Kairo untuk membahas jawaban Qatar atas 13 tuntutan yang mereka ajukan sebagai imbalan sanksi yang dikenakan pada bulan lalu. Perselisihan tersebut berkisar tentang tuduhan Qatar mendukung militan Islam, termasuk Ikhwanul Muslimin yang telah ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Arab Saudi, UEA, dan Mesir. Namun Qatar membantah mendukung terorisme dan mengatakan negara-negara Arab ingin mengendalikan kebijakan luar negerinya.
Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pada sebuah konferensi pers bersama dengan mitranya dari Jerman pada Selasa (6/7) waktu setempat tanggapannya diberikan dengan niat baik dan inisiatif yang baik untuk solusi konstruktif. Namun ia juga menegaskan Doha tidak akan berkompromi mengenai kedaulatannya.
Pejabat Teluk mengatakan tuntutan tersebut tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini seperti memberi isyarat lebih banyak sanksi, termasuk cara berpisah dengan Doha, yang mungkin akan dikeluarkan dari GCC. GCC merupakan badan kerja sama ekonomi dan keamanan regional yang didirikan pada 1981.
“Qatar berjalan sendiri dalam mimpi dan ilusi, jauh dari saudara-saudara negara Teluk Arab, setelah menjual setiap saudara dan teman dan membeli yang berbahaya dan yang jauh dengan harga tertinggi,” kata editor surat kabar Al Ittihad yang berhubungan dengan pemerintah Abu Dhabi, dalam sebuah artikel yang ia tulis. “Seorang warga negara Teluk mungkin berkewajiban untuk mempersiapkan secara psikologis untuk Teluknya tanpa Qatar.”
Beberapa surat kabar juga menilai ucapan Sheikh Mohammed yang menekankan negaranya tidak akan berkompromi mengenai kedaulatannya menunjukkan Doha tidak akan mengubah kebijakannya. “Kami tidak mengerti ketegasan Qatar yang dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan yang telah diulang dalam setiap reaksi yang dikeluarkan oleh Doha,” kata surat kabar berbahasa Arab yang mencerminkan pemikiran pemerintah Saudi Al-Riyadh, dalam sebuah artikelnya. “Persyaratan dari Teluk sama sekali tidak berdampak pada kedaulatan Qatar, namun hanya meminta agar Qatar termasuk menghentikan interferensi dalam urusan internal mereka.”
Sementara media Al-Bayan yang berbasis di Dubai mengatakan dalam sebuah editoril bahwa semua indikasi menunjukkan Qatar telah memutuskan untuk memilih permusuhan dengan sekitarnya, tindakan meremehkan Teluk dan blok Arab. “Doha memilih masuk ke terowongan gelap dan empat negara Arab yang telah memperpanjang tenggat waktu bertindak positif, terlepas dari pengetahuan sebelumnya ia menghadapi sebuah negara yang membwa kejahatan ke tetangganya. Kami hari ini menghadapi situasi baru setelah penolakan Qatar, dan ini adalah penolakan yang tidak akan berlalu tanpa harga, dan Qatar sendiri bertanggung jawab atas reaksi ini.”
Pejabat Qatar telah berulang kali mengatakan tuntutan tersebut sangat kejam, sehingga mereka menduga keempat negara itu tidak bermaksud serius untuk menegosiasikan mereka. Doha justru menganggap mereka tengah mengikat kedaulatan negaranya. Pada saat yang sama mereka mengatakan Qatar tertarik untuk menegosiasikan solusi adil dan tepat untuk isu legitimasi yang menjadi perhatian sesama negara anggota GCC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika