Jumat 07 Jul 2017 11:48 WIB

Ini Kesimpulan Jokowi-Erdogan Soal Kasus Qatar

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Indonesia Joko Widodo berjabat tangan saat upacara penyambutan di istana kepresidenan di Ankara, Turki, Kamis, (6/7).
Foto: AP/Burhan Ozbilici
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Indonesia Joko Widodo berjabat tangan saat upacara penyambutan di istana kepresidenan di Ankara, Turki, Kamis, (6/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membahas penyelesaian masalah di Timur Tengah, khususnya Qatar. Pembahasan ini dilakukan saat kunjungan bilateral Presiden Jokowi ke Turki.

Jokowi menyampaikan, Indonesia dan Turki berharap, agar masalah Qatar dengan negara-negara Arab dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog antarnegara.

"Selain isu bilateral kami juga melakukan pembahasan berbagai isu dunia antara lain masalah Qatar yang kita harapkan ini bisa diselesaikan lewat komunikasi dan dialog-dialog yang baik antarnegara-negara yang memiliki masalah," kata Jokowi, berdasarkan siaran resmi Istana, Jumat (7/7).

Sementara itu, terkait masalah terorisme, pemerintah Indonesia dan Turki sepakat untuk melakukan kerja sama informasi intelijen. Tak hanya itu, kedua negara juga sepakat untuk membangun sistem teknologi informasi intelijen agar semakin mempermudah penanganan terorisme global.

"Indonesia dan Turki telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama terutama terkait dengan Foreign Terrorist Fighters melalui kerja sama bidang informasi intelijen dan juga pembangunan sistem IT di bidang intelijen sehingga memudahkan kita bekerja sama dalam rangka memberantas terorisme," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Turki yang telah memberikan dukungan atas pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020. Sebelumnya, sejumlah negara juga telah menyatakan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement