REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Menteri Informasi dan Kebudayaan Arab Saudi Awwad al-Awwad meyakini Qatar memang negara pendukung terorisme dan ekstremisme di kawasan Teluk. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah pernyataan untuk surat kabar Italia La Republica.
"Doha mendukung dan mendanai kelompok kelompok ekstremis teroris seperti Alqaidah, ISIS, Nusa Front, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbullah. Dan bahkan menjadi tuan rumah Taliban di wilayahnya," kata al-Awwad seperti dilaporkan laman Asharq Al-Awsat.
Menurutnya, tindakan Qatar tersebut tentu membahayakan stabilitas keamanan di kawasan Teluk. "Qatar telah mendukung dan menciptakan lingkungan negatif yang meningkatkan bahaya keamanan ke wilayahnya dan telah menjadi ancaman bagi keamanan serta stabilitas negara-negara Teluk dan negara-negata tetangga," ujarnya.
Al-Awwad juga menyoroti perihal Aljazirah, media yang berbasis di Doha. Ia menilai Aljazirah merupakan proyek subversi politik yang bertujuan menghancurkan keamanan dan stabilitas di kawasan Teluk. "Saluran ini (Aljazirah) secara terbuka bermusuhan dan mencemooh kita bahkan dalam detail sekecil apa pun," kata al-Awwad.
Selain itu, dia pun menuding Aljazirah sebagai alat untuk menyebarkan berita palsu atau hoax. Termasuk sebagai media propaganda kelompok ekstremis seperti Alqaidah, ISIS, dan Hizbullah.
Sebulan lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Mereka juga menutup akses darat, laut, serta udara dari dan menuju negara tersebut.
Hal itu dilakukan karena keempat negara Teluk menuding Qatar menjadi sponsor kelompok teroris. Kendati tuduhan itu telah dibantah Qatar, namun keempat negara tetap memberlakukan blokade dan embargo kepada Doha.
Arab Saudi dan negara lainnya telah mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar bila negara tersebut ingin lepas dari blokade dan embargo. Tuntutannya antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menutup media Aljazirah, serta menghentikan pendanaan untuk kelompok teroris.
Qatar telah menyatakan tuntutan-tuntutan tersebut akan ditolak. Selain tidak realistis, Doha menilai tuntutan terkait merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika