REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Direktur CIA Mike Pompeo mengaku tidak akan terkejut jika Korea Utara (Korut) kembali melakukan uji coba rudal. Sebelumnya, Korut juga telah berani melakukan dua uji coba pada Juli lalu, di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Korut.
"Saya cukup yakin pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan terus mencoba mengembangkan program rudalnya, jadi tidak mengejutkan saya jika ada uji coba rudal lainnya," ungkap Pompeo kepada Fox News, Ahad (13/8).
Pada Kamis (10/8), Korut mengatakan pada pertengahan Agustus mereka akan menembakkan empat rudal jarak menengah ke dekat pulau Guam di AS, sejauh 3.500 km. Guam, sekitar 7.000 km dari daratan utama AS, menjadi target karena merupakan markas Angkatan Laut dan Angkatan Laut AS, yang menempatkan dua pengebom supersonik B-1B di dekat semenanjung Korea pada Selasa (8/8).
Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras terhadap Korea Utara dan mengatakan militer AS telah siap melakukan lock and load. Namun pejabat Korea Utara justru menuduh pemimpin AS itu telah mendorong Semenanjung Korea ke ambang perang nuklir.
"Solusi militer AS telah sepenuhnya dipersiapkan, lock and load, jika Korea Utara tetap bertindak tidak bijaksana," ujar Trump, melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (11/8).
"Jika dia mengeluarkan satu ancaman ... atau jika dia melakukan sesuatu aksi terhadap Guam atau tempat lain yang merupakan wilayah Amerika atau wilayah sekutu Amerika, dia benar-benar akan menyesalinya, dan dia akan menyesalinya dengan cepat," ujar Trump, mengacu pada K Jong-un.
Trump telah mendesak Cina untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Korut. Pada Senin (14/8), Trump juga meminta dimulainya penyelidikan perdagangan terhadap Cina.
Pejabat Gedung Putih telah bersikeras penyelidikan tersebut tidak dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Cina terkait dengan Korut. Meskipun sebelumnya Presiden Trump mengatakan dia akan lebih memuluskan perdagangan jika Cina menghentikan program nuklir Pyongyang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika