REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara yang terlibat dalam perselisihan regional dengan Qatar untuk menemukan resolusi diplomatik secepatnya.
Gedung Putih mengatakan, Trump telah membahas masalah tersebut pada Rabu (30/8) dalam percakapan telepon dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Kepada Raja Salman, Trump mengatakan resolusi diplomatik berguna untuk mempertahankan persatuan dalam melawan terorisme. Pemerintahan Trump juga mengaku prihatin dengan hubungan yang dijalin Qatar dengan Iran, yang menjadi salah satu penyebab krisis terjadi.
"Kita perlu melihat ini dalam konteks, Qatar membuat keputusan sekitar satu minggu yang lalu untuk menugaskan duta besar ke Teheran setelah sekitar 21 bulan ditarik kembali ke Doha," ujar Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Analytics, sebuah konsultan risiko geopolitik, kepada Aljazirah.
"Pemerintahan Trump sangat memperhatikan apapun yang sedang terjadi di Teluk. Hubungan yang berkembang antara Qatar dan Iran adalah konsekuensi dari krisis saat ini di GCC," kata Cafiero.
Pada Rabu (30/8), Rusia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi Kuwait untuk meredakan krisis diplomatik yang telah berlangsung selama tiga bulan ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov, yang akan mengunjungi Arab Saudi dan Yordania pada September mendatang, mengatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis adalah melalui negosiasi dan dialog antara semua pihak.
"Kami menyambut baik semua inisiatif untuk menyelesaikan krisis Teluk, dan kami mendukung upaya Kuwait ke arah itu," tutur Lavrov dalam sebuah konferensi pers bersama di Doha bersama Menlu Qatar Sheikh Mohammad bin Abdelrahman Al Thani.
Krisis diplomatik dimulai pada Juni lalu, ketika Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar telah mendanai ekstremis dan memiliki hubungan terlalu dekat dengan Iran. Qatar membantah tuduhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika