REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin) menyampaikan, Indonesia perlu segera mendorong dan menggalang Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Bakomubin mendesak pemerintah untuk melakukan tekanan politik kepada Myanmar dan memberi pengaruh kepada PBB.

"Agar segera menghentikan pembantaian, operasi genosida rezim militer (Pemerintah Myanmar) dan Biksu Wirathu kepada etnis Rohingnya di Myanmar," kata Ketua Umum DPP Bakomubin Prof KH Deddy Ismatullah kepada Republika.co.id, Selasa (5/9).

Deddy mengatakan, Indonesia juga perlu mendorong negara-negara ASEAN agar dapat melakukan solidaritas kemanusiaan untuk membantu etnis Rohingya. Bila perlu, Indonesia dan negara-negara lainnya lakukan tindakan tegas kepada Myanmar, seperti melakukan pemutusan hubungan diplomatik.

"Bakomubin juga mendesak agar pelaku kejahatan HAM di Myanmar segera ditangkap dan diadili di pengadilan Internasional," ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Myanmar harus melakukan rehabilitasi terhadap korban-korban tindakan kejahatan kemanusiaan. Juga harus memberikan jaminan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pangan dan papan selambat-lambatnya akhir Desember 2017.

"Apabila Pemerintah Myanmar tidak segera menghentikan dan melakukan rehabilitasi, maka mendesak PBB Mahkamah Internasional agar memberikan sanksi, bahwa Pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika