REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar telah menolak usulan diskusi tentang kondisi Muslim Rohingya pada pertemuan anggota parlemen negara-negara ASEAN yang akan digelar pekan depan. Hal ini berpotensi menyebabkan tak dibahasnya krisis Rohingya dalam pertemuan tersebut.
Indonesia adalah negara yang mengusulkan agar krisis Rohingya menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan anggota parlemen ASEAN. Namun Myanmar dilaporkan keberatan dengan usulan tersebut.
"Myanmar keberatan. Jadi, pasti kita tidak dapat menempatkan ini (krisis Rohingya) di antara isu-isu yang harus dibahas dalam pleno," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Parlemen Filipina Artemio Adasa, seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, Selasa (12/9).
Kendati ada keberatan, tak menutup kemungkinan terdapat kesepakatan-kesepakatan bilateral dengan Myanmar untuk mengatasi krisis Rohingya. "Mungkin ada beberapa kesepakatan bilateral terkait krisis Rohingya," kata Adasa.
Sejak kekerasan meletus di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus, sekitar 370 ribu etnis Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh. Kondisi mereka dilaporkan sangat memprihatinkan dan sebagian di antaranya bahkan menderita luka tembak.
Hal ini memicu reaksi dan kecaman keras dunia internasional. Mereka mendesak Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Amerika Serikat (AS) juga mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menghormati peraturan hukum dan menghentikan kekerasan, termasuk mengakhiri relokasi warga sipil dari semua komunitas.
Kementerian Luar Negeri Myanmar sendiri telah merespons seruan dunia internasional. Mereka mengklaim telah memerintahkan pasukan keamanan untuk melaksanakan semua pengekangan dalam rangka memulihkan stabilitas di negara bagian Rakhine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
