REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Finlandia bisa menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui Katalunya sebagai negara republik. Hal ini akan menempatkan negara Skandinavia sebagai oposisi langsung Uni Eropa (UE). Dilansir dari express.co.uk, Sabtu (28/10), anggota parlemen Finlandia Mikko Karna mengatakan dia bermaksud untuk menyerahkan mosi ke parlemen Finlandia agar mengakui negara baru yakni Katalunya.
Karna, yang merupakan bagian dari partai yang berkuasa, dipimpin oleh Perdana Menteri Juha Sipila, juga mengirim ucapan selamatnya kepada Katalunya setelah parlemen daerah mengumumkan untuk melepaskan diri dari wilayah Spanyol.
Jika Finlandia secara resmi mengakui negara bagian Katalunya maka ini akan menjadi pukulan lain bagi Uni Eropa yang telah dengan tegas mendukung Spanyol untuk bersatu di bawah kendali Madrid.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memperingatkan keretakan akan muncul di blok tersebut karena peristiwa seismik di Katalunya yang menyebabkan pecahnya blok tersebut. "Saya tidak ingin situasi di mana, besok, Uni Eropa terdiri dari 95 negara bagian yang berbeda. Kita perlu menghindari perpecahan, karena kita sudah memiliki cukup perpecahan dan kita tidak membutuhkannya lagi,' katanya.
Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, mengatakan sebelumnya bahwa Uni Eropa hanya akan melakukan komunikasi dengan Spanyol meskipun parlemen Katalan memilih untuk memisahkan diri dari Spanyol.
"Kami juga mengulangi posisi hukum yang dipegang oleh Komisi ini dan juga oleh para pendahulunya. Jika referendum diatur sesuai dengan Konstitusi Spanyol, ini berarti bahwa wilayah yang ditinggalkan akan berada di luar Uni Eropa," katanya.
Ia meminta semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan dialog. Menurutnya, kekerasan tidak akan pernah bisa menjadi instrumen politik. Ia mengaku mempercayai kepemimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk mengelola proses yang sulit ini dengan menghormati Konstitusi Spanyol dan hak-hak fundamental warga yang tercantum di dalamnya.
Sebuah pernyataan dari Uni Eropa pada 2 Oktober mengatakan pemungutan suara di Katalunya tidak sah. Argentina juga dapat secara resmi mengakui Republik Katalunya dan menolak intervensi Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy yang telah menerapkan Pasal 155 yang akan memungkinkan Madrid untuk mengambil alih kendali kawasan semi-otonom.
Anggota parlemen asal kiri Sosialis Juan Carlos Giordano, yang mewakili Provinsi Buenos Aires mengatakan dia akan mengajukan sebuah undang-undang di parlemen untuk negara Amerika Selatan agar mengakui Katalunya.
Pemerintah Skotlandia juga telah mengirimkan pesan dukungan, dengan mengatakan bahwa Katalunya harus memiliki kemampuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Sekretaris Kabinet untuk Kebudayaan, Pariwisata dan Urusan Eksternal Fiona Hyslop mengatakan Skotlandia menghormati posisi pemerintah Katalan.
"Sementara Spanyol memiliki hak untuk melawan kemerdekaan, orang-orang Katalunya harus memiliki kemampuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri," katanya.
Ia mengatakan, deklarasi Kemerdekaan terjadi karena seruan untuk dialog ditolak. Untuk itu, ia meminta sekutu Spanyol untuk mendorong proses dialog dan menemukan jalan yang menghormati demokrasi dan peraturan hukum.
"Uni Eropa memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk mendukung dialog untuk mengidentifikasi bagaimana situasi dapat diselesaikan secara damai dan demokratis," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
