Ahad 29 Oct 2017 03:40 WIB

Ini Reaksi Dunia Atas Deklarasi Kemerdekaan Katalunya

Rep: dyah ratna meta novia/ Red: Budi Raharjo
Sebuah buku berisi Konstitusi Spanyol ditinggalkan anggota oposisi parlemen lokal Katalunya yang menolak pemisahan diri dari Spanyol.
Foto: Manu Fernandez/AP
Sebuah buku berisi Konstitusi Spanyol ditinggalkan anggota oposisi parlemen lokal Katalunya yang menolak pemisahan diri dari Spanyol.

REPUBLIKA.CO.ID,MADRID -- Para pemimpin dari negara-negara Eropa dan wilayah lain mendukung langkah Pemerintah Spanyol setelah Parlemen Katalan memilih untuk berpisah dari Madrid dan mendirikan sebuah republik merdeka. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada hari Jumat mengumumkan pembubaran Parlemen Katalan dan menyerukan pemilihan cepat untuk menanggapi deklarasi kemerdekaan anggota Parlemen Katalan.

Ketidakpastian politik juga diawasi ketat oleh masyarakat internasional, khususnya Uni Eropa karena potensi krisis Katalan menjadi ancaman terbesar bagi kesatuan blok Uni Eropa tersebut sejak keputusan Inggris untuk meninggalkannya pada Juli 2016. Seperti dilansir Aljazirah, Sabtu, (28/10), berikut tanggapan negara-negara lain atas deklarasi kemerdekaan Katalunya.

Uni Eropa

Uni Eropa menilai kebuntuan di Katalunya merupakan masalah internal bagi Spanyol. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan, deklarasi kemerdekaan Parlemen Katalan tidak mengubah apapun.

Melalui Twitternya @eucopresident, Tusk mengatakan, bagi Uni Eropa tak ada yang berubah. Spanyol tetap menjadi satu-satunya pihak yang bisa berdialog dengan Uni Eropa. Saya harap Pemerintah Spanyol lebih menyukai kekuatan argumen, bukan argumen untuk memakai kekuatan.

Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani melalui Twitternya mengatakan, tidak ada seorangpun di Uni Eropa yang akan mengakui suara Katalan.

Jerman

Jerman mengatakan, pihaknya mendukung persatuan Spanyol dan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak Katalunya. "Pemerintah federal Jerman tidak mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut," kata Juru Bicara Kanselir Jerman Angela Merkel, Steffen Seibert melalui Twitter.

"Kedaulatan dan integritas teritorial Spanyol tidak terbantahkan. Kami berharap bahwa mereka yang terlibat segera menggunakan semua kesempatan yang tersedia untuk dialog dan deeskalasi," kata Seibert.

Amerika Serikat

Washington menyatakan mendukung usaha Madrid untuk menjaga negara Spanyol tetap bersatu. "Katalunya merupakan bagian integral dari Spanyol, dan Amerika Serikat mendukung langkah-langkah konstitusional Pemerintah Spanyol untuk menjaga agar Spanyol tetap kuat dan bersatu," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert.

Inggris

Kantor Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan, Inggris tidak pernah mengakui deklarasi kemerdekaan Parlemen Katalan yang didasarkan pada pemungutan suara yang disebut tidak sah oleh pengadilan Spanyol. Namun Pemerintah Skotlandia, yang dipimpin oleh Nicola Sturgeon dari Partai Nasional Skotlandia prokemerdekaan mengkritik Madrid karena menolak dialog dan mengatakan pengenaan peraturan langsung ke Katalunya tidak bisa menjadi solusi.

Turki

Menteri Uni Eropa Turki, Omer Celik mengatakan, pihaknya menyerukan persatuan Spanyol. Dalam sebuah wawancara di televisi  Kanal 24, Celik menggambarkan keputusan Parlemen Katalan untuk menyatakan kemerdekaan merupakan langkah yang salah. "Kami tidak melihat  deklarasi kemerdekaan Katalunya itu sah." Turki, ujar dia, akan terus mendukung integritas teritorial, konstitusi, dan kesatuan politik Spanyol.

Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan dukungan penuhnya di belakang Rajoy dan pemerintah Spanyol. Dalam sebuah kunjungan ke Guyana Prancis, Macron mengatakan, dia selalu memiliki satu teman bicara di Spanyol, yakni Perdana Menteri Rajoy.

Kanada

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, negaranya hanya mengakui satu Spanyol. Berbicara kepada wartawan saat konferensi pers di dekat Montreal, dia mengatakan, perundingan harus diadakan antara Katalunya dengan Spanyol sesuai dengan peraturan hukum, sesuai dengan konstitusi Spanyol, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. "Diskusi harus dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan," ujar Trudeau.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement