REPUBLIKA.CO.ID,BARCELONA -- Pemerintah Spanyol memecat Presiden Katalunya dan memberhentikan parlemennya pada hari Jumat, beberapa jam setelah Katalunya mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Ini merupakan krisis politik Spanyol yang paling dahsyat sejak kembalinya demokrasi empat dekade yang lalu.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan, sebuah pemilihan regional akan diadakan di Katalunya pada 21 Desember mendatang. Selain menyingkirkan Carles Puigdemont sebagai kepala daerah otonom, Rajoy juga memecat kepala polisi. Ia mengatakan, kementerian pemerintah pusat akan mengambil alih administrasi Katalan. "Spanyol menjalani hari yang menyedihkan," katanya, Jumat, (27/10).
Kami, ujar Rajoy, percaya sangat mendesak untuk mendengarkan semua warga Katalan sehingga mereka dapat memutuskan masa depan mereka dan tidak ada yang bisa bertindak di luar hukum atas nama mereka. Saat Rajoy berbicara, ribuan pendukung kemerdekaan Katalunya memadati Lapangan Sant Jaume di depan kantor pusat Katalan di Barcelona, suasana hati mereka yang semula begitu senang jadi agak sedih akibat tindakan Rajoy.
Dalam sebuah pertunjukan yang menakjubkan melawan Madrid, Parlemen Katalan memberikan suara pada sore hari untuk membuat sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak. Terlepas dari emosi dan perayaan di dalam dan di luar gedung, semua itu adalah isyarat sia-sia karena tak lama kemudian Senat Spanyol di Madrid menyetujui pengenaan peraturan langsung kepada Katalunya.
Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, serta Amerika Serikat menolak deklarasi kemerdekaan Katalunya tersebut. Mereka mengatakan, akan mendukung usaha Rajoy untuk melestarikan persatuan Spanyol. Krisis kini telah mencapai tingkat yang baru dan mungkin berbahaya karena para pendukung kemerdekaan telah menyerukan sebuah kampanye ketidaktaatan terhadap Spanyol.
Segera setelah berita tentang pemungutan suara, saham dan obligasi Spanyol dijual. Ini mencerminkan kekhawatiran bisnis mengenai gejolak tersebut. Katalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober yang dinyatakan ilegal oleh Madrid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika