REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont menyerukan perlawanan. Ia menegaskan sikap tersebut untuk merespons sikap pemerintah pusat Spanyol yang membekukan pemerintahan otonomi Katalunya dan mencopot jabatan Puigdemont sebagai presiden.
Beberapa jam setelah parlemen Katalunya menyatakan kemerdekaan dari Spanyol, Jumat (27/10), Perdana Menteri Mariano Rajoy menyatakan, pemerintahan otonomi Katalunya diambil alih pusat dan Puigdemont dilengserkan.
Puigdemont mengecam pembekuan tersebut. ‘’Saya berjanji akan terus mengupayakan membentuk sebuah negara merdeka,’’ kata Puigdemont dalam sebuah pernyataan televisi, seperti dilansir BBC, Sabtu (28/10).
Puigdemont yang berbicara dari lokasi yang tak terdeteksi menyatakan resistensi terhadap Spanyol sebagai oposisi demokratis. Deklarasi kemerdekaan pada Jumat, menurut dia, merupakan langkah demokratis dan menuai dukungan warga sipil.
Selepas deklarasi kemerdekaan, para pendukung Puigdemont berkumpul di halaman kantor parlemen di Barcelona. Jordi Mercade, seorang insinyur yang merayakan deklarasi bersama teman-temannya, mengaku perasaannya campur aduk.
‘’Ini hari bersejarah, tetapi kami tahu memang belum sepenuhnya merdeka. Mereka (Spanyol) memiliki kekuasaan. Kami bangga mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi ini belum definitif,’’ kata Mercade.
Dari luar negeri, Katalunya juga menghadapi penolakan. Indonesia tegas menolak kemerdekaan Katalunya. “Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Katalunya,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seperti dilansir akun Twitter Kementerian Luar Negeri.
Menurut Retno, Indonesia menganggap Katalunya merupakan bagian wilayah Spanyol. “Indonesia tak akan mengakui kemerdekaan Katalunya.”
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan, ia tak ingin muncul separatisme di ranah Uni Eropa (UE). Ia mengingatkan, keretakan akan muncul di blok tersebut karena peristiwa seismik di Katalunya. “Saya tidak ingin kelak UE terdiri atas 95 negara bagian berbeda. Kita perlu menghindari perpecahan,” ujarnya.
Jerman juga menentang berpisahnya Katalunya dari Spanyol. Juru bicara pemerintah Steffen Seibert mengatakan, deklarasi kemerdekaan sepihak tersebut melanggar prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial Spanyol.
"Pemerintah Jerman tidak mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut. Berlin mendukung Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dalam upayanya mengembalikan ketenangan dan ketertiban," kata Seibert. Ia mendorong semua pihak berdialog untuk meredakan ketegangan.
Washington menyatakan mendukung usaha Madrid menjaga Spanyol tetap bersatu. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menekankan, Katalunya merupakan bagian integral dari Spanyol dan AS mendukung langkah-langkah konstitusional Pemerintah Spanyol.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, negaranya hanya mengakui satu Spanyol. Berbicara kepada wartawan saat konferensi pers di dekat Montreal, ia menyatakan, perundingan harus diadakan antara Katalunya dan Spanyol sesuai konstitusi yang berlaku.
(Editor: Ferry Kisihandi).
Ikuti Whatsapp Channel Republika