REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mengkritik Australia karena membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab atas Laut Cina Selatan, dalam buku putih kebijakan luar negeri Australia.
Kamis (23/11), Australia mengemukakan kekhawatirannya tentang langkah dan skala kegiatan Cina di zona yang disengketakan, yang merupakan bagian dari dokumen yang mengatur strategi keterlibatan luar negeri Canberra.
Beijing mengatakan dokumen tersebut bersifat positif terhadap Cina, namun Australia seharusnya tidak terlibat dalam perselisihan tersebut.Pemerintah Australia memperdebatkan kritikan tersebut pada Jumat (24/11). Dalam sebuah rapat pada Kamis sebelumnya, juru bicara kementerian luar negeri Cina, Lu Kang mencatat Australia telah berulang kali berjanji tidak ikut campur terhadap Laut Cina Selatan.
"Australia tidak terlibat langsung dalam masalah Laut Cina Selatan," kata Lu Kang, seperti yang dilansir dari BBC News, Jumat (25/11).
"Jadi kami ingin memberi saran kepada Australia mematuhi komitmennya dan berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab atas masalah Laut Cina Selatan," tambah Lu Kang.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan kepada ABC News, ia telah menerima umpan balik dari pejabat Cina dimana mereka menghormati pendirian yang telah diambil sebelumnya. Negara-negara pesaing telah bergumul di wilayah Laut Cina Selatan selama berabad-abad lamanya, namun ketegangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagian maupun seluruh pulau dan perairannya telah diklaim oleh Taiwan, Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Namun, Beijing telah membangun pulau-pulau buatan di terumbu karang dan melakukan patroli angkatan laut di perairan yang juga diklaim oleh negara-negara lainnya.
Juli 2016, sebuah pengadilan internasional memutuskan melawan klaim Cina dengan mendukung kasus yang sebelumnya dibawa oleh Filipina mengenai Laut Cina Selatan. Namun Beijing mengatakan mereka tidak akan menghormati putusan tersebut.
Friksi tersebut telah memicu kekhawatiran daerah tersebut menjadi titik nyala ketegangan dari negara yang terlibat, dengan adanya kekhawatiran akan konsekuensi global.
Strategi luar negeri Canberra
Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia, yang pertama sejak 2003, dirancang untuk menetapkan strategi internasional negara Australia untuk dekade berikutnya. Di antara poin utamanya, dokumen tersebut mengatakan AS akan tetap menjaga keamanan Australia.
Namun dikatakan Australia harus membangun hubungan yang lebih mendalam dengan Cina. "Australia akan mendorong Amerika Serikat dan Cina untuk memastikan ketegangan ekonomi di antara mereka, tidak mendorong persaingan strategis atau merusak sistem perdagangan multilateral," isi dalam dokumen tersebut.
Namun, Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan, Australia juga harus bertanggung jawab atas keamanan dan kemakmurannya sendiri."Lebih dari sebelumnya, Australia harus berdaulat, tidak bergantung," isi dalam pengantar dokumen tersebut.