REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley, pada Rabu (29/11), meminta Cina memotong pasokan minyaknya ke Korea Utara (Korut). Permintaan AS ini berkaitan dengan uji coba rudal terbaru Pyongyang.
Dalam sebuah pidato di markas besar PBB di New York, AS, Haley mengungkapkan Presiden Donald Trump telah menelepon Presiden Cina Xi Jinping pada Rabu pagi. Dalam panggilan tersebut, Trump kembali meminta Xi memainkan peran negaranya untuk menekan Korut.
"Kami sekarang berpaling kepada Presiden Xi untuk mengambil posisi itu. Kami percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang benar untuk kepentingan semua negara," kata Haley.
"Cina harus menunjukkan kepemimpinan dan menindaklanjutinya. Cina dapat melakukan ini sendiri atau kita dapat mengambil alih situasi minyak ke tangan kami sendiri," ucap Haley menambahkan.
Pada September lalu, Cina telah mengumumkan, pihaknya akan mengurangi pengiriman produk minyak sulingan ke Korut menjadi 2 juta barel per tahun. Pada 2016, Cina diketahui mengirim 6.000 barel produk minyak per hari ke Korut. Menurut Administrasi Energi AS, suplai minyak tersebut tidak hanya dibutuhkan Korut untuk menjaga sektor pertanian dan transportasinya, tapi juga untuk pengembangan program rudal nuklirnya.
Setelah dua bulan tak melakukan provokasi apapun, pada Rabu (29/11) dini hari, Korut kembali meluncurkan rudal balistik. Korut mengklaim rudal tersebut merupakan rudal balistik antarbenua dan telah sukses diuji coba.
Rudal terbarunya ini dilaporkan dapat mencapai ketinggian 4.500 kilometer dengan daya jelajah 960 kilometer. Dengan demikian, para pakar pertahanan memprediksi bahwa rudal Korut telah memiliki kemampuan untuk menjangkau daratan AS.
Pengujian rudal terbaru ini cukup mengejutkan dunia. Hal ini karena Korut telah dijatuhi sanksi berat dan bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB serta AS. Kendati demikian Korut memang bersikeras untuk tetap mengembangkan rudalnya. Pyongyang mengklaim pertahan rudal yang dibangunnya bertujuan melindungi negaranya dari ancaman AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika